Mahmoud Ahmadinejad terpilih kembali menjadi presiden Iran untuk keduakalinya. Ahmadinejad sementara dilaporkan menang mutlak, dengan mengantongi 62,6 persen dari total suara. Saat pemilu sebelumnya, ia mengantongi 61,9 persen suara. Mengapa tokoh yang dicap kontraversial dan garis keras itu terpilih lagi?

Terlepas dari ketidaksukaan sebagian negara-negara Barat terhadap presiden berusia 52 itu dan kerusuhan yang terjadi lantaran massa pesaingnya mantan perdana menteri Mir Hossein Mousavi, besarnya dukungan terhadap Ahmadinejad, dalam dua kali pemilihan presiden Iran, perhatian dunia kini mengarah pada Ahmadinejad.

Selain beberapa pernyataannya yang kontroversial, Ahmadinejad memang penuh kejutan. Pada bulan Mei 2006, Ahmadi Nejad mengirim surat terbuka kepada Presiden Amerika Serikat saat itu George W Bush. Ia mempertanyakan, mengapa setiap kemajuan ilmu dan teknologi di kawasan Timur Tengah dianggap dan dipromosikan sebagai ancaman terhadap Israel sebagai sekutu AS. Bukankah usaha ilmiah dan penelitian merupakan hak-hak dasar masyarakat? tulis Ahmadi Nejad.

Pertanyaan berbau gugatan ini, agaknya dilontarkan mantan wali kota Teheran itu sebagai rekasi terhadap kecurigaan Bush ketika Iran terus meningkatkan teknologi nuklirnya. Bagi Ahmadinejad, kecurigaan kemajuan ilmu dan teknologi yang digunakan untuk kepentingan militer tidak beralasan. Sebab, dengan demikian, seluruh ilmu seperti fisika, matematika dan lainnya juga harus ditentang.

Ahmadi Nejad juga menulis, ketidaksetujuannya dengan peristiwa 11 September yang dijadikan AS sebagai alasan mengejar para teroris di seluruh dunia. Pemerintah Iran mengecam aksi terorisme itu. Namun, ia juga mempertanyakan, mengapa Amerika Serikat yang terkenal memiliki sistem keamanan, teknologi informasi canggih bisa kebobolan. Mengapa tidak ada penjelasan resmi soal kelalaian aparat keamanan AS dan tidak ada yang dihukum? Tanya Ahmadinejad.

Penguasa, kata Ahmadinejad, tidak selamanya berkuasa. Masyarakat akan menilai, apakah penguasa menyiapkan kemananan dan kesejahteraan rakyatnya, atau sebaliknya, ketidakamanan dan pengangguran. Nama penguasa, akan selalu dii-ngat dan tertulis dalam sejarah. Sejarah juga menunjukkan, pemerintah yang zalim tidak akan bertahan lama.

Siapa sebenarnya Mahmud Ahmadinejad? Putra Ahmad Saborjihan ini lahir 28 Oktober 1956 di desa pertanian Aradan dekat Gamsar atau 120 kilometer tenggara Teheran. Sebelum menjadi presiden Iran keenam, ia menjabat sebagai walikota Teheran selama tiga tahun. Ia dikenal sebagai tokoh konservatif yang loyal dengan nilai-nilai revolusi Islam Iran.

Lulusan Universitas Sains dan Teknologi Iran dan meraih gelar doktor dalam bidang teknik dan perencanaan lalu lintas dan transportasi ini, pada masa perang Irak-Iran, bergabung dengan Korp Pengawal Revolusi Islam. Ahmadinejad sering menghadapi hujan kritik. Baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Saat menjadi wali kota Teheran, presiden Iran Mohammad Khatami, pernah marah besar lantaran terjebak macet saat menuju Universitas Teheran. Kritik presiden itu malah dibalas Ahmadinejad dengan ucapan, “Bersyukurlah karena presiden kita telah merasakan kehidupan rakyatnya yang sesungguhnya”.

Bagi sebagian besar rakyat Iran, Ahmadinejad adalah perwujudan dorongan-doro-ngan impian tentang pemimpin anti korupsi, merakyat dan saleh. Sejak pertamakali masuk ke kantornya, Ahmadinejad menolak mengenakan jas mahal, menolak me-ninggalkan rumah yang diwarisinya dari sang ayah.

Tidak hanya itu. Saat pertama kali masuk kantor kepresidenan, Ahmadinejad memerintahkan membongkar karpet mewah istana, lalu menyumbangkannya untuk masjid-masjid di Teheran. Istana cukuplah pakai karpet biasa saja yang mudah dibersihkan.Di istana ada ruangan besar untuk menerima tamu VIP. Ruangan mewah ini ditutup, dan minta petugas protokol mengganti dengan ruangan biasa, cukup diisi dua kursi kayu. Sederhana, tetap nyaman dan mengesankan

Ia mengubah status pesawat terbang kepresidenan jadi pesawat kargo. Ini menghemat pajak dari rakyat, termasuk buat dirinya selaku presiden. Perjalanan dinas dilakukan dengan pesawat terbang biasa, dan presiden memilih kelas ekonomi saja. Ia meniadakan kebiasaan upacara memakai karpet merah, sesi foto, atau publikasi pribadi, ketika mengunjungi berbagai daerah.

Ia juga menghentikan kebiasaan menyediakan makanan khusus untuk presiden Stafnya terheran-heran bercampur kagum melihat tas yang dibawa sang presiden tiap hari. Di dalamnya ada roti isi atau roti keju yang disiapkan sang istri dan di-santap dengan gembira.

Banyak pakem protokoler dirombak, misalnya, presiden tak mesti duduk eksklusif. Dan ia suka bercengkerama dengan petugas kebersihan di rumah atau kantor ke-presidenan. Ketika azan berkumandang, ia pun segera shalat — di manapun berada, meski hanya beralaskan karpet biasa.

Bersamaan dengan langkah efisiensi materi, Presiden Ahmadinejad juga memotong garis protokol untuk para menteri hingga bisa masuk langsung ke ruangannya tanpa hambatan basa-basi. Para menterinya diingatkan agar tetap hidup sederhana. Rekening pribadi maupun kerabat dekat akan diawasi. Ia pun memberi contoh: sebagai Presiden Iran, rekening banknya bersaldo minimum. Satu-satunya uang masuk adalah uang gaji bulanannya.

Ketika berkunjung ke daerah dan menginap di hotel, Presiden Ahmadinejad minta kamar dengan ranjang tidak terlalu besar. Ia tak terlalu suka tidur di kasur, tapi justru di lantai beralaskan karpet dan selimut.Kebiasaan unik sang presiden ini terungkap dari foto-foto yang diambil adiknya. Misalnya, di rumah, selepas dari para pengawal yang selalu menjaga ke mana pun ia pergi, Presiden Iran itu pun tidur di lantai ruang tamunya.

Saat ia diwawancarai TV Fox dengan pertanyaan, ‘’Saat Anda melihat cermin tiap pagi, apa yang Anda katakan pada diri Anda?’’ Ahmadinejad berkata,’’Saya melihat orang di cermin itu dan mengatakan adanya ingat, kau tak lebih dari seorang pelayan, hari di depanmu penuh dengan tanggung jawab yang berat, yaitu : melayani Bangsa Iran.”

Lalu, apa yang terjadi di republik ini? Sikap calon presiden kita menunjukkan, mereka belum dewasa. Saling sindir, saling ejek dan saling mengklaim keunggulan masing-masing. Apa yang dilakukan para capres yang nota bene sebelumnya pernah menjadi presiden, sedang menjabat sebagai presiden, atau menjadi wakil presiden, bukan sikap sebagai seorang calon pemimpin.

Sebab, salah satu kualifikasi pemimpin adalah kemampuannya membuat rakyatnya makin sejahtera, dan bukan mengklaim sebagai jasa atau kebaikannya, tapi lebih merupakan kewajibannya. Kalau tidak begitu, buat apa kita memilihnya jadi presiden? Padahal, masa jabatan seorang presiden itu terbatas. Masalahnya, mampukah ia dalam masa lima tahun itu ia akan dikenang sepanjang masa? Kita memang butuh presiden sekaligus pemimpin. ***

Seorang caleg menelepon saya. Ia mengatakan, butuh tambahan suara. Ia minta saya agar saya mengumpulkan warga dan minta dukungan untuknya. Caleg lain, juga megirim pesan pendek. Katanya, demi persahabatan, ia minta diskon harga iklan. Sedangkan yang mengirim pesan minta dukungan, juga cukup banyak. 

Ada pula caleg yang menyebutkan kepada saya, ia lebih memilih memberikan bantuan ke tempat ibadah. Sebab, kalau dananya dikucurkan kepada tim sukses, belum tentu ia akan menang. ”Kalau memberi untuk tempat ibadah, kalau kalah pun kita tak kecewa. Hitung-hitung beramal,” kata politisi senior itu. 

Lain lagi ulah seorang caleg yang kebetulan kenal saya. Sore menjelang magrib, ia datang ke rumah saya. Ia mengundang saya hadir pada acara tahlilan. Karena tetangga dan apalagi ini tahlilan, saya pun datang. Dengan memakai baju koko dan songkok, saya datang ke rumah tetangga saya itu. Ternyata, sudah ramai. Saya pun duduk di sudut. 

Ternyata, acara tahlilan itu hanya bungkusnya. Isinya adalah, sang kiai mengajak warga doa bersama agar tetangga saya yang nyaleg itu, terpilih dalam pemilu nanti. Begitu acara doa bersama selesai, buru-buru saya pulang. 

Melihat banyaknya caleg yang sedang berebut suara pemilihnya, seorang teman berkata. Dulu pemilu tahun 1999, caleg yang mengakali rakyat pemilihnya. Lalu, pada pemilu tahun 2004 kondisinya terbalik. Malah rakyat yang mengakali caleg dan parpol. Salah satunya, di Batam pernah ada orang yang menyebut dirinya Singa Lapar yang menawarkan satu orang yang hadir kampanye uang tunai Rp50 ribu. 

Kenapa ia lakukan itu? Si Singa Lapar menjawab. ”Saya tahu, partai politik tak punya massa, makanya saya sediakan massa asalkan bayar. Soal apakah ia memilih parpol yang kampanye itu atau tidak ya terserah dia,” katanya, tertawa. 

Nah, konon pada pemilu 2009 ini, masih kata teman saya itu, antara rakyat dan caleg saling intip, siapa mengakali siapa. 

Yang merisaukan saya, soal partisipasi politik yang makin menurun. Antara lain, orang yang tidak menggunakan hak pilihnya alias golput. Bisa jadi karena tak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap atau karena ia memilih untuk tidak memilih. Yang lebih membuat miris, makin banyak orang-orang yang apolitics alias orang yang anti dengan politik. ***

Inilah pekerjaan yang menantang dan menggairahkan: menjadi calon legislatif atau caleg. Namun, gejala pesimis bahkan apatis makin menguat pada masyarakat yang mempunyai hak pilih dan menentukan nasib para caleg itu. Buktinya, mereka yang tidak menggunakan hak pilih alias golput makin besar. Ketika daftar calon sementara diumumkan, publik terkesan biasa-biasa saja.

 Kesan biasa-biasa saja, juga tampak di komplek tempat saya tinggal di Taman BPD Indah Batam Centre. Hebatnya, di komplek yang hanya 68 rumah dan enam di antaranya kosong itu, ada empat caleg dari empat partai berbeda. Uniknya lagi, keempat caleg itu berasal dari blok A, B, C dan D. Warga komplek kami, patut bangga.

   Dari blok A seorang ibu rumah tangga, yang selama ini aktivitas politiknya kurang kami ketahui selama ini. Dari blok B seorang mantan karyawan bank juga mencalonkan diri. Sedangkan dari blok C seorang dokter kecantikan dan dar blok D seorang wartawan sama-sama menjadi caleg. Jika keempat caleg itu membutuhkan dukungan suara, maka tinggal mendekati warga dari masing-masing blok, he..he..

            Begitulah. Saat nama dan foto para caleg diumumkan di koran, warga hanya sekedar ingin tahu, siapa-siapa yang maju jadi caleg. Saya sendiri yang sudah sebelas tahun menjadi warga Batam, sebagian besar tidak saya kenal. Malah, koran yang mengumumkan nama dan foto para caleg itu, terbit sangat terlambat jam tiga sore, karena harus menambah 20 halaman dari biasanya, harus hati-hati jangan sampai nama dan partainya salah dan seterusnya.

    Sikap apatis dan cuek warga terhadap para caleg cukup beralasan. Mereka yang katanya mewakili rakyat, asyik dengan dirinya sendiri. Seperti orang autis, yang tidak perduli dengan orang lain, dan memiliki dunia sendiri. Berbagai kritikan, kecaman dan sikap sinis dari orang yang sudah memilih mereka, dianggap angin lalu. Wakil rakyat seperti tuli dan menganggap sepi keluhan publik.

  Lihatlah, mereka tetap pergi pelesiran dengan dalih studi banding dan menghamburkan uang negara. Paling tidak alasan kunjungan kerja sehingga bisa menggarap SPPD dan dapat uang jalan. Namun, ketika tarif air naik, tarif listrik naik, wakil rakyat langsung mengangguk setuju. Kebusukan itu mulai tercium saat ada yang mengaku menerima suap. Tak mungkin yang menerima satu orang.

    Alih-alih memberi warna pada perpolitikan di daerah ini dan parlemen, mereka malah terjerambab pada status sosial yang lebih tinggi dan sulit melihat dari kaca mata masyarakat yang diwakilinya, dan terjebak pada arus utama yang berpusat pada satu poros: kekuasaan dan uang.

   Ada anggota legislatif yang meminta ruko sampai tiga kali. Saat ketahuan, ia dengan mudah bilang, keseleo lidah. Ada pula yang hobi dugem, nyeleneh dan saat bertemu di diskotik, ia mengatakan, inilah konstituen saya, sambil tertawa-tawa. Ada pula yang menjadikan perusahaan publik yang harus berurusan dengan mereka saat menaikkan tarif, sementara karyawannya dipenjara karena korupsi miliaran, sebagai ATM-nya.

      Belum lagi kasus korupsi yang melibatkan anggota legislatif, makin membuka mata publik terhadap ulah dan prilaku mereka yang disapa yang terhormat ini. Dagelan politik yang mereka mainkan, hanya keserakahan, kerakusan dan ketamakan akan uang dan fasilitas. Inilah yang menjadi magnet menjadi caleg. Tempat yang basah untuk menggerogoti uang negara, jalan pintas memperkaya diri. Pantaslah menjadi anggota dewan menjadi incaran petualang politik dan politisi busuk.

            Mereka maju menjadi caleg bukan tanpa modal. Maksudnya modal uang. Seorang caleg yang maju di daerah pemilihan gemuk dengan nomor urut satu kepada saya mengatakan, ia sudah setor Rp50 juta. Belum lagi biaya yang dibutuhkan untuk kampanye yang sudah jalan beberapa bulan ini. Tentu saja, hukum ekonomi berlaku. Kalau modalnya Rp50 juta, berapa lama akan balik  modal, berapa kali lipat keuntungan yang akan didapat?

            Sikap apatis masyarakat harus disadarkan dengan fakta, kalau mereka tidak memilih, para petualang politik itu akan dengan mudah melenggang meraih kursi anggota dewan. Memang, menjadi golput adalah, mereka memilih untuk tidak memilih. Tapi, harus siap-siap merana sampai mereka turun dari gelanggang politik. Membiarkan hak pilih kita hilang, berarti memberi kesempatan pada mereka yang nama dan fotonya sudah terpampang di daftar calon sementara, untuk menjadi wakil kita. Padahal, sebagai wakil, kitalah ketuanya. *** 

Sejak bahan bakar minyak (BBM) naik, warga jadi lesu darah. Sebab, efek domino kenaikan tersebut, menjalar kemana. Indeks kepercayaan konsumen langsung merosot tajam. Daya beli masyarakat yang mulai membaik, tergerus dan dibayangi angka inflasi yang makin tinggi. Dunia usaha langsung tersentak. Sebab, proyeksi yang disusun untuk setahun ke depan, sama sekali meleset.

Program pemerintah dalam proyek pembangunan, sebut saja misalnya penerangan jalan umum, macet di tengah jalan. Padahal, lobang tiang listik yang dijanjikan akan membuat Batam terang benderang, digali dan dibiarkan begitu saja. Jalan yang berlubang dan sebelumnya ditambal sulam, kian mengangan lantaran digerus hujan yang turun saban hari. Seorang warga asing, sampai menulis surat pembaca soal jalan berlubang ini.

Begitu pula proyek swastanisasi sampah yang konon akan membuat Batam bersih, malah tak ada uang membayar truk-truk yang saban hari ke Telagapunggur. Padahal, swastanisasi yang sudah ada pemenang tendernya itu, harus jalan mulai April 2008 lalu. Bau KKN merebak dari proyek itu. Tender ulang pun sulit dilakukan.

Konon, melambatnya dan nyaris stagnan proyek pembangunan di Batam selama semester satu 2008 ini lantaran para pejabat kita ketakutan. Tidak ada yang berani menjabat sebagai pimpinan proyek lantaran khawatir bermasalah dan diduga melakukan korupsi. Ujung-ujungnya, diperiksa pihak berwajib dan karir serta keluarganya terancam. Apalagi, seorang pimpro sudah masuk penjara.

Seorang pegawai negeri bercerita kepada saya. ‘’Siapa yang berani menjadi pimpro dalam situasi seperti sekarang? Sedikit-sedikit diperiksa, lalu masuk penjara. Apalagi, komisi yang 10 persen itu tidak ada lagi. Apa untungnya buat dia? Malah, bisa-bisa masuk penjara. Padahal, dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) tidak ada temuan korupsi,’’ katanya, dengan mimik serius.

Dalam situasi dan kondisi seperti saat ini, kata seorang pejabat eselon II Pemko Batam, semua pejabat ketakutan. ‘’Apalagi, ada target yang ditetapkan kejaksaan yang secara bertingkat, mulai dari Kejaksaan Tinggi sampai Kejaksaan Negeri, akan menangkap koruptor di wilayahnya masing-masing. Kalau, tidak ada yang korupsi, apa harus dicari-cari siapa yang akan ditangkap?’’ katanya.

Secara psikologis, kata pejabat itu, ketakutan menghantui seluruh pejabat dan tidak berani menerima tugas sebagai pimpinan proyek. Padahal, rencana kerja yang dituangkan dalam musyawarah rencana pembangunan dikuatkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Tapi begitulah. Proyek-proyek pembangunan molor lantaran ketakutan akan dipanggil, diperiksa dan dijadikan tersangka korupsi.

Dulu, pernah ada istilah pengawasan melekat (waskat). Kini, pengawas pejabat cukup banyak. Mulai dari Badan Pengawasan Kota (Bawasko) atau Bawasda, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ada lagi BPKP, Kepolisian, Kejaksaan, hingga lembaga yang makin ditakuti seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keberadaan lembaga ini tidak hanya memberikan efek jera, tapi ketakutan yang berlebihan.

Kasus dugaan korupsi dam Baloi di Batam, memberikan dampak yang cukup besar dengan pemeriksaan berantai yang dilakukan KPK. Mulai dari pejabat biasa, penguasa top hingga pemeriksaan Gubernur Kepri selama sembilan jam. Seorang pengusaha pernah menelepon saya soal pemeriksaan itu. Ia menggunakan nomor ponsel yang tidak biasa. Nadanya ketakutan. Ia bertanya, kemana arahnya pemeriksaan tersebut seraya meminta informasi, kalau-kalau ada perkembangan baru.

Ucapan founding father republik ini puluhan tahun lalu seperti menemukan kenyataannya. Korupsi sudah membudaya di negeri ini. Ketika semangat memberantas korupsi yang sudah berurat berakar itu dilakukan, ketakutan pun merebak kemana-mana dan menjadi KPK-mania.

Sampai-sampai, seorang pejabat kepolisian di Natuna, merasa tertipu ketika ada beberapa orang mengaku dari KPK akan memeriksa bupati. Ia menyambut kedatangan para ‘’penyidik’’ yang bisa menyadap telepon itu, lalu mentraktirnya makan di restoran. Ternyata, mereka bukan dari Komisi Pemberantak Korupsi (KPK) tapi dari Koran Pemberantas Korupsi. Singkatannya, ya KPK juga.

Saya hanya teringat sebuah tamsil lama. Kalau tidak salah, kenapa harus takut? Mungkin perlu dipikirkan, kita tidak hanya memberi hukuman (punishment) buat para koruptor yang rekornya kini dipegang jaksa Urip dengan hukuman 20 tahun penjara, juga memberi reward bagi pejabat yang bersih dan tidak korup. Misalnya, hadiah uang tunai setiap bulan selama satu tahun ala Coca Cola, menunaikan ibadah haji, serta berlibur ke negara yang dipilih pejabat bersih itu tadi kemana pun dia suka. Bagaimana menurut Anda? ***

]]> http://thesocratesmedia.com/pejabat-dan-kpk-mania/feed/ 1 http://thesocratesmedia.com/jadi-caleg-euy/ http://thesocratesmedia.com/jadi-caleg-euy/#comments Sat, 23 Aug 2008 21:44:49 +0000 socrates http://thesocratesmedia.com/jadi-caleg-euy/ Istilah caleg alias calon legislatif, merebak ke seantero negeri. Saat nama-nama caleg didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum, siapa yang perduli, seperti apa ya kira-kira gaya caleg kita nanti? Betapa enaknyajadi caleg menurut kacamata seorang lelaki Sunda yang sudah empat bulan di Batam. Jadi caleg, euy!

”Bapak nggak nyalon? kan bisa dapat sampingan,” kata Nanang, tukang kebun di Batam Centre. Ia mengaku belum pernah ikut nyoblos pemilu. Kalau nyoblos, ia mau milih yang jujur. ”Soalnya, banyak yang suka curang,” katanya.
Begitulah politik diartikan bermacam-macam. Sudahkah Anda melirik siapa-siapa caleg yang kini masuk bursa? Yang jelas, siap-siaplah dimintai dukungan, lalu Anda dilupakan selama lima tahun.
Hebatnya, begitu jadi caleg, langsung kampanye selama sembilan bulan ke depan. Sementara, masih ada partai sebagai mesin politik yang harus melakukan konsolidasi internal, sampai ke kelompok masyarakat lapis bawah seperti RT dan RW.
”Saya belum pernah nyoblos. Buat apa? Nggak ada perubahan,” kata Petrus Setet,seorang satpam kepada saya sambil makan martabak. ”Katanya ada KTP gratis,tapi saat saya mengurus KTP dipersulit. Semua urusan surat harus bayar uang administrasilah, uang rokoklah,”katanya.
Satu lagi, katanya, terlalu banyak partai dan ini bikin bingung. ”Masak ada 37 partai,”katanya. Siapapun yang naik,tidak ada perubahan sama sekali. Jangan tipu-tipu rakyat terus, celetuknya serius. Nah, siapa bilang Satpam yang tinggal di Kabil ini tidak mengerti politik?
Saat mengurus KTP, Petrus berharap gratis. Tapi, pegawai di kecamatan juga pintar berdiplomasi. Kelar suratnya, Petrus bertanya seperti biasa. ”Berapa, Pak?” Seikhlasnya sajalah,”kata pegawai camat Batam Kota itu. Petrus pun membayar Rp10 ribu.
Lho, katanya ikhlas? tanya saya. ”Ya, gimana, kita kan maunya gratis. Mestinya dia bilang, pengurusan surat-surat untuk KTP ini tidak bayar,”katanya, tertawa. Inilah politik versi warga kelas bawah. Lalu, bagaimana dengan para caleg kita ini?
Saya tidak tahu, apa yang mereka pikirkan dan maui. Di kantin kantor, di warung kopi, di loby hotel, beberapa orang yang saya kira mencalonkan diri, sibuk membicarakan partai dan dirinya sendiri. Atau soal nomor urut dan suara terbanyak.
Ada juga ajakan bertemu dan makan siang dari seorang caleg. SMS undangan dikirim tiap hari. Tapi saya belum sempat memenuhinya. Caleg lain membahas soal peluangnya merebut kursi DPR. Ada pula yang bicara soal berapa banyak uang yang disiapkannya untuk bertarung dalam pemilu nanti.
”Yang jelas, kita siap,” katanya dengan nada ragu. Kalau bertemu beberapa orang, paling tidak saya yang bayar makanan dan ngopinya. Masak caleg nggak punya duit, ha..ha..ha,” katanya terbahak.
Telepon genggam saya berdering. Nomornya tak saya kenal. Ternyata, ia seorang pengusaha yang kini jadi petinggi partai politik di Jakarta. Ia bertanya, apa isu hangat di Batam saat ini. Saya bicara soal tarif listrik sekenanya. Dalam hati, masak caleg dan bos partai tak punya akses informasi terkini?
Kata orang bijak, ada dua hal yang harus diwaspadai. Orang yang tak pernah berubah, atau orang yang selalu berubah. Yang pertama bisa diartikan bebal dan kedua anggap saja tak konsisten. Jangan-jangan caleg kita termasuk golongan orang keduanya. Hmm…***

Isi SMS itu begini: Yth Pak Walikota, saya usul Pemko menyediakan tempat pemasangan bendera partai, LSM dan OKP di tempat tertentu. Tiang dan lubangnya disediakan Pemko, termasuk membantu memasang dan membongkarnya. Waktu pemasangan dibatasi 3-5 hari dan parpol tinggal memberikan bendera. Selain kota lebih rapi, ini akan menjadi terobosan baru Anda, terima kasih.

Usul tersebut dilatari oleh kebiasaan parpol dan ormas memasang bendera sebagai atribut di jalan-jalan protokol. Yang terjadi, antar parpol berlomba-lomba agar benderanya kelihatan lebih banyak, lebih tinggi dan lebih menarik pandangan mata.
Masalahnya, bendera parpol (apapun parpolnya) bukannya menambah semarak, malah mengganggu pemandangan. Misalnya, tiangnya tidak sama tinggi. Malah, ada yang tiangnya copot dan tumbang ke jalan. Ini tentu mengganggu penguna jalan.
Nah, jika wali kota menganggap usul sederhana ini penting, tinggal mengumpulkan semua parpol, OKP dan LSM lalu bikin kesepakatan bersama. Isinya, ya pengaturan soal pemasangan bendera parpol itu. Lubang dan tiang bendera disediakan Pemko.
Tentu saja jarak dan tinggi tiangnya sudah diatur. Parpol tinggal menyerahkan bendera ke Satpol PP yang membantu memasang. Kalau perlu, diberikan biaya pemasangan yang terjangkau. Pada saat masa tayang bendera habis, juga dibantu mencabut bendera tersebut.
Tujuannya, kota lebih rapi dan indah dengan kibaran bendera warna warni. Pengguna jalan pun aman dari kejatuhan tiang bendera. Kesepakatan antara Pemko dan parpol itu, dipublikasikan secara luas agar warga tahu.
Sejak bulan Juli 2008 hingga Maret 2009 nanti, selama sembilan bulan, kita akan terbiasa melihat bendera parpol berkibar-kibar. Jumlahnya ada 34 parpol atau 34 jenis bendera pula.
Seberapa menarik pemasangan bendera ini di mata warga yang menjadi sasaran kampanye parpol? Survei Barometer agaknya bisa menjadi perhatian parpol. Ternyata, hanya 44,8 persen yang menyebutkan pemasangan bendera parpol menarik dan 55,2 menganggap tidak menarik.
Kampanye untuk menarik calon pemilih seperti pengerahan massa, konvoi dan pawai kendaraan malah dianggap tidak menarik. Jika kampanye merusak keindahan kota, mengganggu aktivitas warga, bisa jadi bukan simpati yang didapat malah berbalik menjadi tidak suka dan antipati.
Saya tidak kecewa usul saya menata bendera parpol tidak dilaksanakan wali kota. Sebab, dengan jumlah partai sebanyak 34 itu, tentu makin banyak pula lubang dan tiang bendera yang harus disediakan. ***