Krisis ekonomi global tidak hanya melanda sektor keuangan dan properti. Tapi juga menerpa industri media massa. Buktinya, beberapa surat kabar di Amerika Serikat, tutup. Atau beralih ke koran digital. Akibatnya, industri media massa di Indonesia, juga ketar-ketir. Indikatornya adalah, makin menurunnya pembaca dan pemasang iklan yang selama ini menjadi nyawa surat kabar. Bagaimana di Batam?

Survei tentang prilaku masyarakat dalam mengkonsumsi media massa yang dilakukan LP3ES bekerja sama dengan Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) menarik dicermati. Dari 15 kota yang disurvei, Batam termasuk salah satunya, selain Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Padang, Banjarmasin, Pontianak, Makassar, Manado dan Denpasar. Ke-15 kota ini ditentukan secara purposive sampling dan dianggap media cetak relatif dinamis.

Survei tersebut dilakukan untuk merepresentasikan pendapat pembaca suratkabar, mewakili kelompok pembaca remaja dan dewasa. Jumlah responden 2.971 orang dengan tingkat keperca-yaan 95%. Selain itu, juga dilakukan wawancara mendalam dengan pengelola media serta focus grup discussion (FGD) mewakili pembaca media dari unsur profesional, pelajar, ibu rumah tangga, akademisi, aktivis LSM.

Pertumbuhan media cetak, meski tidak lagi seperti pada awal era reformasi, namun terus bertambah. Jumlah surat kabar tahun 2008 sebanyak 290 buah, naik dibanding tahun 2007 yang berjumlah 269. Namun, surat kabar mingguan turun dari 247 tahun 2007 menjadi 224 pada tahun 2008. Pertumbuhan yang paling tinggi terjadi pada majalah.

Ada beberapa hal yang menarik dicermati dari hasil survei ini. Pertama, masih ada pengelola media yang tidak percaya survei. Mereka beranggapan, hasil survei bisa dipesan dan meragukan validitas, metode maupun hasilnya. Padahal, secara ilmiah hasil survei bisa dibantah melalui survei. Rasa tak percaya ini terutama yang hasilnya tidak ’menguntungkan’ bagi media tersebut.

Kedua, selain televisi sebagai media yang menjadi saingan suratkabar (misalnya dalam perebutan kue iklan) penetrasi internet mulai menguat. Sumber informasi selain media cetak adalah televisi 95,9 % dan internet 34,1%. Artinya, kedua media inilah yang akan menjadi kompetitor surat kabar di masa depan. Waktu membaca media cetak pun makin berkurang, hanya 3,2 jam sampai 4 jam seminggu. Berarti, hanya sekitar 40 menit sehari.

Ketiga, fenomena surat kabar lokal yang kini mampu menjadi raja di daerahnya. Sebanyak 69 % responden menyebutkan, lebih mengandalkan surat kabar lokal. Jika sebelumnya koran daerah dipandang sebelah mata dan masyarakat lebih mengutamakan koran-koran dari Jakarta sebagai sumber informasi, kini kondisinya terbalik. Koran dari Jakarta hanya menjadi pilihan warga Jakarta. Tidak ada lagi dikotomi koran daerah dan koran nasional. Sebab, koran daerah menjelma menjadi koran nasional yang berbasis di daerah. Otonomi daerah diperkirakan mempengaruhi hal ini.

Keempat, informasi yang mendapat perhatian pembaca dan rubrik yang mendapat perhatian adalah kecelakaan, musibah atau bencana (67,9%) berita kriminal (60,6%) pendidikan (56,6%) olahraga (53,4%) dan gaya hidup (51,2%). Artinya, pembaca membutuhkan informasi yang hanya mereka inginkan dan dibutuhkan kecepatan untuk penyampaian informasi tersebut. Namun, pembaca majalah dan tabloid lebih dominan membaca berita tentang gaya hidup. Mungkin karena survei ini dilakukan di perkotaan sehingga mencerminkan selera kaum urban dan metropolis.

Kelima, makin tingginya penetrasi internet tidak serta merta suratkabar ditinggalkan, seperti yang belakangan dikhawatirkan pengelola media. Sebab, survei menunjukkan, lokasi yang biasa digunakan untuk mengakses internet sebanyak 67,1 % di warung internet. Artinya, pengguna internet perlu datang ke warnet untuk menjelajahi dunia maya. Situs yang paling banyak diakses adalah jejaring sosial seperti facebook, twiter dan friendster. Waktu yang digunakan mengakses internet rata-rata 1 sampai 2 jam sehari.

Keenam, meski sekitar 60 % kue iklan diraup media elektronik seperti televisi, surat kabar tak perlu berkecil hati. Sebab, iklan yang ditayangkan di surat kabar, juga menjadi perhatian pembacanya. Sebanyak 84,2% responden memperhatikan iklan di televisi dan 67,3% memperhatikan iklan di surat kabar. Yang menarik, sebanyak 11,8% responden memperhatikan iklan di internet. Surat kabar yang kebanyakan iklan, ternyata lebih separuh atau 59,4 % tidak menjadi pertimbangan konsumen dalam membeli media tersebut. Namun, 33.3% memang menjadi pertimbangan apakah ia akan membeli media tersebut atau tidak.

Jenis iklan yang mendorong pembaca membeli surat kabar antara lain, produk fashion dan kosmetik, otomotif, produk kebutuhan rumah tangga dan makanan, handphone dan aksesorisnya, elektronik, iklan lowongan kerja, properti dan komputer. Hal ini dapat dipahami lantaran survei yang dilakukan LP3ES dan SPS ini dilakukan di 15 kota besar di Indonesia dengan pertimbangan pertumbuhan media cetak relatif dinamis dan menggambarkan gaya hidup kaum urban dan masyarakat perkotaan.

Selain data kuantitatif, survei ini juga menyertakan temuan kualitatif melalui wawancara dengan pengelola media dan focus grup discussion dengan berbagai kalangan. Survei tersebut menyatakan, kelangsungan hidup media cetak khususnya surat kabar, masih tetap dipandang secara optimis. Selain animo membaca koran masih tinggi, media cetak masih tetap bisa diharapkan kelangsungan hidupnya, asal mampu meningkatkan isi/kualitas berita untuk menandingi keunggulan media online dan media televisi. Syaratnya adalah, menyajikan berita-berita mendalam (indepth news) berita di balik berita dan investigasi.

Berikut ini, beberapa rekomendasi dari LP3ES dan SPS terkait penelitian tersebut. Antara lain, keunggulan media cetak tak tergantikan. Media cetak lokal bisa menjadi “psiko-grafis” masyarakat. Surat kabar mengidentifikasi dirinya dengan warga masyarakat kota atau daerah tersebut. Media cetak masih tetap berpotensi untuk meyajikan berita-berita yang lebih luas, mendalam dan lengkap sebagai keunggulan media online dan media televisi.Media cetak masih menjadi sarana untuk mengkomunikasikan jati diri si pembaca. ”Who you are, it depends on what you read. Apa yang kau baca itulah dirimu.” Media cetak bisa menjadi sarana lingkungan pergaulan sosial, karena “media is the extention of yourself.” Ada dorongan untuk tidak mau lepas dari media cetak sebagai instrumen untuk mengkomunikasikan siapa sebenarnya dirinya.

Soal urgensi kebutuhan kedalaman dan keluasan informasi. Tidak semua kebutuhan informasi terpenuhi melalui televisi dan media online. Meskipun telah melihat televisi dan mengakses internet, pada saat yang sama orang masih terdorong membaca media cetak dengan harapan dapat menggali informasi lebih mendalam. Betapapun cepat informasi diwartakan oleh televisi ataupun media on-line, sajian informasinya bersifat instan. Sehingga tidak berhasil menggambarkan inti informasi apa-lagi kejadian yang ada di balik berita atau informasi tersebut

Respon Media Cetak terhadap Perkembangan Media Online

Meski pelaku media cetak optimistik bahwa media online belum menjadi ancaman serius dalam waktu dekat, namun kebijakan bisnis media cetak tak urung dibayang-bayang kekhawatiran tren penurunan pembaca media cetak. Media cetak melakukan antisipasi dengan kebijakan penerbitan dua versi: media cetak dan online.

Penerbitan media online umumnya lebih bersifat reaktif, untuk menyaingi kecepatan pemberitaan berbagai media online yang memang secara sadar menjadikan dirinya sebagai situs berita. Kebijakan menebitkan dua versi media, media-online masih sekadar sebagai pelengkap saja.

Strategi Mengintegrasikan Media Cetak dan Online Secara Konseptual

Sudah mulai ada strategi untuk mengintegrasikan media cetak dan media online. Terdapat pula ta-hap yang lebih maju dengan mengintegrasikan media cetak, online, radio, dan mobile media dalam satu news room operation. Integrasi berbagai jenis media dalam Konsep ”Tiga I” yakni Immediate, breaking news menggunakan saluran radio dan mobile media. Interaktif, mengundang partisipasi publik dengan melalui radio dan media online Indepth, memaksimalkan porsi media cetak. Sejumlah media telah mengembangkan konsep ”Majalah Harian

Strategi Memelihara Pembaca Tradisional untuk Sajian Pemberitaan Mendalam

Tingginya prosentase pembaca yang memilih surat kabar lokal dibanding nasional mengisyaratkan besarnya pembaca tradisional (pembaca fanatik). Media cetak perlu ”berurusan” dengan budaya daerah atau lokal, lebih dari sekedar melibatkan aspek kebahasaan semata; tetapi juga aspek geo-grafis, psiko-grafis masyarakatnya. Terjadi paradoks: Surat kabar lokal semakin menjauh dari prio-ritas untuk mendekatkan diri dengan komunitas lokal yang merupakan pembaca tradisional/fanatik surat kabar. Surat kabar lokal ternyata dari sisi isi berita sejatinya merupakan surat kabar “nasional” yang berbasis di daerah

Mempertanyakan Kesungguhan Pemilik Media untuk Menghadapi Persaingan Antar-grup Media secara Benar

Potensi kebangkrutan media lokal bukan akibat maraknya media online sebagai pesaing, melainkan persaingan tajam di kalangan grup media besar di daerah. Pengelola media terjebak pada imagologi untuk membuat media bagus tanpa didukung kesadaran membuat sajian berita mendalam & leng-kap melalui jurnalisme riset. Kualitas media profesional tidak bisa terjadi jika kesejahteraan wartawan rendah; setidaknya pada tingkat standar yang secara paralel mencerminkan kompetensi dan kemampuan profesional wartawan. Pengelola kurang memberi prioritas anggaran untuk rekrutmen wartawan yang handal dan profesional.

Begitulah. Dengan presentasi survei ini, setidaknya bisa menjadi cermin bagi pengelola media dan kemana arahnya keinginan pembaca mengarah. ***

]]> http://thesocratesmedia.com/prilaku-konsumen-media/feed/ 0 http://thesocratesmedia.com/jurnalisme-dan-bisnis/ http://thesocratesmedia.com/jurnalisme-dan-bisnis/#comments Tue, 13 Jan 2009 06:01:40 +0000 socrates http://thesocratesmedia.com/?p=252  

Dalam manajemen media, kepentingan perusahaan sebagai entitas bisnis kerap dipertentangkan dengan kepentingan wartawan. Artinya,  visi idealisme media  dan tugas mulianya mencerdaskan bangsa, kontrol sosial, menjalankan fungsi hiburan, fungsi pendidikan, bertabrakan dengan visi pragmatisme perusahaan yang mengejar target laba.  Singkatnya, jurnalisme dan bisnis harus satu bahasa.

     Tidak selalu kepentingan bisnis dan redaksional bertabrakan; dan meski se-nantiasa ada dalam ketegangan, kedua sisi ini bukannya tidak bisa saling men-dukung. Tidak semestinya wartawan/redaksi mengabaikan sama sekali aspek bisnis, yang juga akan berpengaruh pada kinerja redaksi dan mutu profesional wartawan.

Jika bisnis media buruk, tak ada uangnya misalnya, wartawan takkan mendapat kamera bagus untuk menghasilkan foto jurnalistik berkualitas. Itu contoh yang paling gampang. Ada banyak hal yang bisa dilakukan redaksi dalam mendukung kesehatan bisnis, tanpa melanggar etiknya.

1.      Memperbaiki mutu tulisan/berita yang disajikan. Tulisan yang menarik, mengilhami publik, dan mudah dicerna akan potensial menangguk pem-baca/audiens, yang pada akhirnya akan mem-perlancar perolehan iklan. (Banyak wartawan menyalahkan kurangnya minat baca pada kecilnya oplah koran, padahal si war-tawan sendiri menulis amburadul dan tidak mudah dicerna pembaca.)

2. Memperluas rubrikasi atau variasi rubrik, yang artinya akan memperluas peluang bagian bisnis menangguk iklan; atau sebaliknya memperkuat fokus pada kekuatan sebuah rubrik, yang menjadi competitive advantage media bersangkutan.

3. Selalu sadar akan kepentingan pembaca dan siapa mereka. Untuk tema se-sulit apapun (yang penting bagi publik) ada kiat untuk menya-jikannya dengan menarik dan populer.

4. Efisien dalam bekerja: memakai sumber daya (dana dan waktu) seminimal mungkin untuk menghasilkan tulisan/liputan berkualitas. Menghemat pengeluaran perusahaan.

5. Pahami proses produksi dan pemasaran media secara menyeluruh, bukan egois dan berpikiran sempit. Meski tugasnya hanya sebagai wartawan tulis, misalnya, kita perlu mendalami aspek visual (foto, tipografi dan layout), membantu desainer menyajikan koran lebih menarik. Bukannya egois, dengan menulis sangat panjang, tidak memberi peluang bagi foto dan desain, sehingga tampilan koran tidak menarik.

Sebaiknya Anda para wartawan,  melihat mesin cetak bekerja. Atau ikut naik mobil sirkulasi ke percetakan, melihat koran/majalah selesai dicetak dan dibawa ke lapak-lapak.

[Banyak wartawan tak pernah melihat mesin percetakan!] Mereka menganggap, itu bukan bagian dari pekerjaan mereka. Jangankan jadi pimred, pimpinan umum, jadi redaktur saja kadang sudah merasa seperti bos, he..he..

Dengan cara itu, kita memiliki empati kepada karyawan bagian lain dari bisnis media, bahkan jika mereka hanya loper.  Sesekali, boleh juga tidur di kantor, ngobrol dengan orang percetakan atau bagian ekspedisi sambil menunggu dan melihat koran kita dicetak.  Meski hanya sebagai wartawan, kita perlu memahami seluruh proses bisnis. Punya empati kepada karyawan bagian lain, tanpa harus kehilangan martabat sebagai wartawan, yang salah satu tugasnya menjaga
independensi redaksional.

Ayo, kita berubah menjadi lebih baik!

 Ada saatnya untuk menjadi pemimpin, ada pula saatnya harus menjadi pengikut. Jauh sebelum Konfercab dimulai, saya sudah memutuskan, tidak mau maju lagi dalam pemilihan ketua PWI Cabang Kepri. Meski masih ada kesem-patan satu periode lagi, saya merasa cukup sudah. Toh, saya sudah tujuh tahun memimpin organisasi wartawan ini. Tiga tahun di perwakilan, empat tahun di cabang.

Itu sebabnya, saya lebih berkonsentrasi membuat laporan pertanggung-jawaban yang akan akan disampaikan pada Konfercab. Saya menghargai ha-rapan beberapa teman, yang meminta saya maju lagi dalam pencalonan. Tapi, saya minta maaf tidak bisa memenuhi harapan itu. Namun, saya juga bingung, ketika ditanya, siapa calonnya?

Saya berpendapat, setiap pengurus punya peluang menjadi ketua. Me-reka bukan tak mampu, tapi belum mendapat kesempatan. Ada beberapa nama yang menurut saya, pantas menjadi ketua. Masalahnya, ada yang aktif, setengah aktif dan tidak aktif sebagai pengurus selama ini. Dari sekian nama itu, hanya Ramon Damora yang pernah mengatakan kepada saya, dia akan maju dalam pemilihan ketua PWI Cabang Kepri.

Saya senang, karena ada yang mau maju memikul tanggungjawab ini. Selain itu, ada beberapa nama lain, yang juga pengurus. Saya malah membuat berita pertama kali soal nama-nama calon ini, agar suasananya jadi hangat dan bursa calon ketua PWI Kepri ini menarik perhatian publik. Apalagi, kami semua wartawan yang selalu suka membesarkan organisasi lain, tapi bukan organisasi wartawan itu sendiri.

Setelah membuat surat keputusan terakhir, tentang panitia Konfercab, tugas saya hanya memantau perkembangan dan kerja panitia. Kali ini, saya ingin teman-teman yang lebih muda yang bergerak, seperti Arifuddin Jalil, Haryanto, Said Sirajuddin dan Amri. Waktu terus berjalan. Namun, saya melihat panitia ber-jalan lamban. Masalahnya, saat rapat yang datang hanya empat lima orang, dan rapat berikutnya jumlahnya segitu juga tapi orangnya sudah lain.

Begitulah. Saya sempat kecewa melihat ini. Sama saja seperti rapat-rapat pengurus dulu. Sampai akhirnya, dua wartawan tua yang duduk menjadi pena-sehat dalam kepanitian, datang ke Batam. Mereka menantang wartawan muda, apa yang tak bisa dilakukan PWI. Ternyata, yang dilakukan mereka adalah ngo-tot minta surat mandat untuk mengambil dana bantuan! Saya melarang panitia memberikan mandat itu. Sebab, dalam ketentuan keuangan, yang boleh me-ngambil dana tersebut hanya ketua dan sekretaris.

Kekhawatiran saya terbukti. Ternyata, hampir separuh dana bantuan, me-reka bagi-bagi dan sebagiannya baru diserahkan kepada panitia. Padahal. Mes-tinya wartawan tua itu memberi contoh kepada yang muda, baik dalam kata maupun perbuatan. Tapi begitulah. Tidak banyak orang yang mau menghidup-kan organisasi, tapi jauh lebih banyak orang yang mau hidup memanfaatkan organisasi.

Jauh-jauh hari sebelum Konfercab, beberapa anggota dan pengurus ber-tanya kepada saya. Siapa yang saya dukung? Jujur saja, saya tak biasa dukung mendukung ini. Lagipula, saya haqul yakin, mereka yang terpilih adalah orang yang terbaik di antara yang baik. Bukankah wartawan itu seorang intelektual, memiliki moral tinggi dan idealisme? Jadi, saya serahkan kepada anggota.

Karena terus ditanya, saya lalu mengeluarkan beberapa kriteria. Pertama, punya komitmen moral. Ini sangat erat kaitannya dengan kode etik jurnalistik. Apalah jadinya kalau ketuanya ’’menanduk’’ sana-sini, menggertak orang dan sebagainya? Kedua, pengurus aktif. Ini diatur dalam PD/PRT dan selama calon tersebut jadi pengurus (tentu saja yang aktif) ia telah mulai belajar memahami persoalan kewartawanan.

Ketiga, paham hukum dan politik. Sebab, media massa bisa saja menjadi alat penguasa dan bukannya menjalankan fungsinya sebagai watchdog dan kontrol sosial.  Ranah hukum harus dipahami dengan baik lantaran banyak sekali wartawan yang terjerat hukum karena perbuatan mencemarkan nama baik. Keempat, punya kemampuan manajerial. Artinya, ia mampu memenej organisasi dan orang-orang di dalamnya, tampil ke dalam maupun keluar mewakili organi-sasi. Inilah salah satu fungsi Ketua PWI Cabang.

Kelima, punya pengalaman di bidang ekonomi dalam artian, ia mampu membawa organisasi tidak sebagai organisasi peminta-minta. Apalagi, tak satu-pun anggota PWI mau membayar iyuran. Malah, membayar kartu anggota saja yang sebagian besar dananya harus disetor ke PWI Pusat, lebih banyak yang tak bayar daripada bayar. Nah, saya kira PWI harus punya usaha yang legal dan membentuk sebuah koperasi yang kuat.

Keenam, punya istri. Kenapa begitu? Karena ada organisasi pendamping yang dibina oleh PWI dan berbeda anggaran dasarnya dengan PWI. Namanya Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI). Gunanya adalah menghimpun istri-istri dan keluarga wartawan dalam satu wadah sehingga silaturahmi akan men-jadi semakin baik.

Ketujuh, menghormati senior. Pasalnya, umumnya wartawan sering dihinggapi sikap arogan dan mental megalomania sehingga kesannya sombong dan suka meremehkan orang lain. Nah, apalagi kalau wartawan itu sudah senior. Tentu saja ada wartawan tua (umurnya) dan wartawan senior, yang meskipun sudah tua tetap produktif menulis. Anggota PWI menyatukan yang yunior dan senior ini.

Kedelapan, mau belajar dan rajin menulis. Ini akan  menjadi acuan warta-wan-wartawan muda sehingga sang wartawan tidak hanya pandai berorasi karena ia memang bukan orator, pandai menjilat dan melobi kanan-kiri, tapi ia membuktikan bahwa ia memang seorang penulis tangguh. Wartawan dinilai dari hasil karyanya, ya berita, tulisan atau foto itu tadi.

Seorang teman, Hasan Aspahani, menambahkan kriteria yang saya sebutkan tadi dua lagi, yakni punya blog dan mampu meningkatkan kesejahte-raan anggota. Saya pikir, ini hanya kriteria umum. Dari kriteria tersebut, ada salah satu pengurus yang menurut saya paling mendekati. Tapi, ia tak terpilih.

Saat Konfercab dilaksanakan, lagi-lagi saya tertawa dalam hati men-dengar janji gubernur soal pembangunan kantor PWI Cabang Kepri. Sebab, tiga tahun sebelumnya, di ruangan ballroom Hotel Godway itu juga, ia juga berjanji di depan ratusan pengurus PWI Cabang se Indonesia. ’’Kita akan bangun gedung PWI,’’ katanya. Hadirin tepuk tangan. Saat janji kedua, lagi-lagi wartawan tepuk tangan. Ha..ha..ha..

Saya menunggu giliran membacakan laporan pertanggungjawaban. Mes-tinya, setiap pengurus dari setiap bidang, membuat laporan lalu saya ba-cakan. Sampai saatnya tiba, tak satupun pengurus yang membuat laporan. Akhirnya, saya buat sendiri. Padahal, itu adalah laporan pertanggungjawaban pengurus, bukan ketua.

Laporan pertanggungjawabab saya diterima. Rasanya lega sekali. Na-mun, pada saat pemilihan ketua, saya merasa aneh dan risih. Sebab, selama ini saya merasa, PWI tidak akan pernah kuat apabila anggotanya yang berasal dari berbagai media dan bersaing itu, tidak kompak dan solid. Saya selama ini tidak pernah menonjolkan media tempat saya bekerja, tapi di organisasi tentu saja lebih baik kita bicara soal profesi dan teman senasib dan sepenanggungan.

Yang terjadi adalah, kasak-kusuk soal dukungan dan menggunakan cara-cara seperti partai politik. PWI organisasi profesi, bukan parpol. Rapat-rapat tertutup, lobi-lobi, bisik-bisik dan saling mengukur kekuatan. Wah, apa-apaan ini? pikir saya.  Sambil bercanda saya berkata,’’ wah, suasana di ruangan ini tak ubahnya seperti di Senayan,’’ kata saya. Ya, karena aroma politiknya sangat kental seperti yang dilakukan para politisi kita.

Akhirnya, pemilihan dilakukan. Dan Ramon Damora yang masih berusia 30 tahun terpilih menjadi ketua. Saya kira, Ramon akan memecahkan rekor sebagai ketua PWI Cabang termuda di Indonesia. Saya bersyukur, telah melak-sanakan tugas saya. Saya sadar, saya tidak berhasil meningkatkan kese-jahteraan anggota PWI Kepri dan kami tidak punya kantor. Paling tidak, saya mencoba meletakkan dasar organisasi dan tinggal teman-teman melanjutkan perjuangan itu. Hidup wartawan Indonesia! Hidup PWI Kepri! ***

Kita lahir, hidup dan mati dalam organisasi. Mulai dari mendapat akte kelahiran, hidup dalam organisasi bernama keluarga dan negara, lalu mendapat surat keterangan kematian dari kantor lurah atau RT/RW. Orang yang tak paham berorganisasi, ibarat berada dalam hutan rimba yang menyesatkan.

 Banyak orang suka menjadi ketua, atau jabatan tertentu dalam organisasi. Namun, soal kerja dan tangungjawab, nomor sekian. Malah, banyak pula yang namanya tercatat di beberapa organisasi sekaligus. Selain merasa penting, mungkin untuk menambah catatan pada daftar riwayat hidupnya. Pernah menjadi ini, itu dan sebagainya. Beberapa pengurus PWI Kepri, juga begitu. Tidak aktif meski namanya tercatat sebagai pengurus.  

Kantor PWI pindah, tenaga sekretariat satu-satunya, Marlina yang bekerja empat tahun di PWI ikut pindah. Sayangnya, sampai sewanya habis selama setahun, tak satupun pengurus yang datang ke kantor itu. Tinggallah Lina bengong sendirian, menunggui kantor. Saya melarangnya keluar saat jam kantor, khawatir ada anggota yang datang dan tidak terlayani.

      Sejak kenaikan UMK, gaji Lina saya naikkan. Namun, kas PWI kosong dan tidak ada pendapatan dari kos-kosan lagi seperti di kantor lama. Gaji Lina saya bayar dari uang saya sendiri. Setiap awal bulan, ia selalu datang ke kantor saya, meminta gai. Selama empat tahun bekerja di PWI tidak pernah gajinya tidak dibayar. Namun, beberapa bulan sebelum Lina menikah dan berhenti, gajinya sering terlambat.

          Tanggal 14 Maret 2005 teman-teman di Karimun menggelar Konferensi Perwakilan Karimun. Acara ini punya kenangan tersendiri buat saya. Mengajak ketua PWI Pusat Tarman Azzam, naik boat pancung ke Karimun. Jika naik ferry hanya 1 jam 20 menit, kami menempuh perjalanan lebih 4 jam! Tarman datang ke Batam dengan istrinya, ketua IKWI Pusat Ny Aas Sudiasih. Ia tidak pergi ke Karimun dan ditemani istri saya di Batam.

   Saat kami ke pelabuhan Sekupang, ternyata kapal terakhir jam 04.00 sore tak ada lagi dan sudah berangkat. Lalu, saya menawari Tarman naik boat pancung. Ia setuju, sambil terus memencet handphone-nya mengirim SMS. Saya berusaha mencari pancung dengan dua mesin, tapi tidak ada. Saya jadi tenang ketika tekong pancung bilang, ia biasa melayari Batam-Karimun. Kami pun berangkat.  Saya, Tarman, pengemudi pancung dan tekong di depan.

     Kami melewati Pulau Sekanak. Namun, begitu memasuki perairan selat Malaka, ombak mulai besar. Makin lama, gelombang makin memutih, pecah di atas gelombang. Perjalanan terasa lama. Begitu memasuki Selat Durian, ombak sudah 2,5 meter. Percikan air mulai masuk ke boat yang tidak dilengkapi pelampung itu. Saat itu menjelang magrib.

            Saya mulai khawatir ketika melihat sebuah kapal ikan yang cukup besar, terombang-ambing dialun gelombang. Apatah lagi boat pancung yang kami tumpangi, jauh lebih kecil. Hujan pun turun disertai angin kencang. Tarman bertanya pada saya, apakah saya bisa berenang, sambil melirik dua keping papan yang dijadikan bangku. Kadang-kadang, mesin boat mati lantaran tak kuat menerjang gelombang yang makin menggila. 

    Saat menegangkan itu, Tarman Azzam masih sempat SMS ke Pak Rida, yang menyebutkan kami sedang berada di pancung menuju Karimun. Jawaban Pak Rida adalah, hati-hati makin ke Karimun. Ternyata, yang dimaksud adalah Selat Durian yang ombaknya terkenal ganas. Dengan pakaian basah kuyup, akhirnya pelabuhan kelihatan juga. Kami tiba pukul 08.00 WIB malam. Ucapan syukur selamat sampai tujuan, bergumam dalam hati.

     Untuk menenangkan debaran jantung, saya dan Tarman Azzam, minum teh hangat di samping hotel Holiday. Kepada teman-teman wartawan di Karimun saya bertanya, apakah pernah naik pancung ke Batam. ’’Mana pernah dan kami tak berani,’’ jawab mereka. Kami nekad karena tidak tahu ganasnya lautan. Pengemudi pancung saya tawari menginap di Karimun saja, apalagi sudah malam. Ia menolak. Tak sampai 10 menit mereka kembali lagi karena pancungnya terbalik dan akhirnya mereka menginap di Karimun.

    Kisah perjalanan ke Karimun ini, diceritakan Tarman Azzam kemana-mana, saat ia berkunjung ke berbagai daerah. Akibatnya, PWI Cabang Kepri makin dikenal dimana-mana. Saat acara di Jakarta, seorang pengurus PWI Pusat berkata, kenapa saya nekad mengajak ketua umum naik pancung. Saya bilang, kalau bisa boatnya tenggelam, tapi saya dan Tarman Azzam ditemukan selamat. Pasti akan jadi berita besar. Mereka hanya tertawa.

     Setelah pengurus PWI Perwakilan Karimun terbentuk, awalnya sebuah moment yang baik. Sebab, selama ini PWI dinilai kurang berpengaruh. Namun, belakangan saya sedih karena organisasi vakum dan ada ketidakcocokan antara pengurusnya.  Padahal, begitu pengurusnya dilantik, saya kira tak akan ada masalah karena komposisinya antara yang yunior dan senior. Mestinya, tahun lalu PWI Perwakilan Karimun sudah mengadakan Konfercab ketiga. Namun, sampai kepengurusan PWI Cabang Kepri yang pertama selesai, mereka masih belum mematuhi aturan organisasi itu.

   Kisah perjalanan menengangkan saya dan Tarman ke Karimun, didengar oleh pengurus cabang lain di Indonesia. Sebab, Tarman Azzam memang paling sering berkunjung ke daerah, menghadiri acara PWI seperti Konfercab. Ia selalu mengirim SMS kepada seluruh ketua PWI Cabang siapa yang terpilih jadi ketua baru. Kadang dari Papua, Maluku, Palopo, Jambi, Yogya dan kota-kota yang didatanginya.

      Meski kesulitan dana operasional,  PWI Cabang Kepri hampir selalu ikut kegiatan di tingkat nasional. Namun, saya sendiri, sejak 2006 dipindahtugaskan dari Posmetro Batam ke Batam Pos. Kepada para wakil ketua saya meminta, agar mereka lebih berperan karena saya harus konsentrasi penuh ke pekerjaan. Maka, setelah sukses menggelar Training of Trainer (TOT) yang mendapat penghargaan pelaksanan TOT terbaik secara nasional, saya nyaris tidak pernah ikut kegiatan PWI.

     Misalnya, dialog energi dan kelistrikan di Medan, Rakornas advokasi wartawan di Jambi, Hari Pers Nasional di Bandung, Konkernas di Papua, saya absen dan mengirim pengurus lain menghadiri acara tersebut. Bagi saya, meski anggota seolah kurang mendapat perhatian, paling tidak para pengurus punya pengalaman hadir di acara-acara tersebut. Selain menimba pengetahuan, juga melihat bagaimana PWI cabang lain menggelar kegiatan.  Barulah setelah absen selama dua tahun, saya hadir pada acara HPN di Semarang, bersama pengurus lain.

    Dua even lain menjelang berakhirnya kepengurusan PWI Kepri periode 2004-2008 adalah menjadi tuan rumah Safari Jurnalistik seri terakhir dan mengikuti Kongres PWI ke XXII di Banda Aceh. Kini, tinggal pekerjaan terakhir: mempersiapkan Konfercab kedua dan memilih pengurus baru. Meski pada kongres di Aceh PD/PRT direvisi sehingga masa bakti pengurus ditambah setahun, dari empat tahun menjadi lima tahun, saya pikir sudah saatnya regenerasi dilakukan. Lalu, siapa yang akan memimpin PWI Cabang Kepri berikutnya? (bersambung)

Setelah Provinsi Kepulauan Riau berpisah dengan Riau, muncul wacana untuk membentuk PWI Cabang Kepri. Tak pernah terbersit dalam pikiran saya, dipercaya memimpin organisasi wartawan ini. Saya dipercaya menjadi Ketua Panitia Konferensi Cabang yang pertama. Inilah catatan yang tersisa selama empat tahun menjadi ketua PWI Cabang Kepri.

Jangan bandingkan PWI Kepri dengan PWI Riau. Selain jumlah anggotanya 433 orang, perhatian dan kucuran dana untuk ’saudara tua’ itu sungguh fantastis. Pada Porwanas tahun 2005 saja, mereka menghabiskan Rp6 Miliar. Namun, beberapa pengurus, sempat diperiksa polisi. Lalu, ada mobil operasional baru, koperasi dan kantor yang permanen.

Pada tahun 2009 saja, menurut Ketua PWI Riau Deny Kurnia kepada saya, dari Rp3 Miliar dana yang diajukan untuk PWI Riau, sudah disetujui Rp2,1 Miliar. Tahun lalu, kas IKWI Riau mencapai Rp200 juta.

Saat mempersiapkan Konfercab I tanggal 11 Oktober 2004 di Hotel Nagoya Plasa, saya hanya memikirkan satu hal. Bagaimana Konfercab sukses.  Jumlah peserta saat itu 86 orang dari Batam, 16 dari Tanjungpinang dan 14 dari Karimun.

Konferensi Cabang PWI Kepulauan Riau pertama dibuka oleh Kepala Biro Organisasi dan Hukum Provinsi Kepri dan Walikota Batam, dihadiri Ketua Umum PWI Pusat Tarman Azzam, Sekjen PWI Pusat Wina Armada Sukardi, Ketua Bidang Organisasi Ilham Bintang, Ketua Bidang Pembelaan Wartawan Bambang Sadono dan Penasehat PWI Pusat Nasruddin Hars serta tokoh-tokoh pers di Kepulauan Riau.

Saya tak terpikir mencalonkan diri. Saya tersentak, ketika Ketua Umum PWI Pusat bertanya, bagaimana dukungan kawan-kawan terhadap saya. Saya balik bertanya, dukungan apa? Sebab, memang tak satupun saya minta dukungan. Bukan apa-apa. Yang terbayang adalah, kerja berat di depan mata. Saya sudah mengalaminya tiga tahun, saat di PWI Perwakilan Batam. Konfercab pun dimulai, dengan agenda sidang-sidang komisi dan pemilihan ketua.

Seorang peserta bertanya kepada saya, saat saya memimpin sidang komisi. ’’Mau maju, bang?’’ katanya. Saya diam saja. Sebab, kalau saya bilang ya, ia akan mengaku sebagai tim sukses saya. Saya baru memutuskan maju dalam pemilihan hanya 10 menit menjelang pemilihan. Calonnya saat itu, Ahlan Wasahlan, Ketua PWI Perwakilan Tanjungpinang, Abdul Hamid, Depan Maju Sihite dan saya.

Akhirnya, saya terpilih dan mengantongi 10 suara, Abdul Hamid 5 suara, Alan Wasahlan 3 suara dan Depan Sihite 1 suara. Pada saat tim formatur terbentuk, seorang anggota malah nyelonong masuk ke ruangan rapat. Saat ditanya Sekjen PWI, tanpa malu-malu ia bilang, ia mencari jabatan. Saya berusaha mengakomodir semua peserta, agar PWI ke depan tetap solid. Masalahnya, bagaimana mengatur agar wartawan di Batam, Tanjungpinang dan Karimun bisa disatukan dalam satu kepengurusan?

Satu lagi, dalam PD/PRT jelas disebutkan, PWI Cabang berkedudukan di ibukota propinsi, kecuali Surakarta, kota kelahiran PWI. Saat itu, pemerintah sudah menetapkan, ibukota Kepri adalah Tanjungpinang. Namun, kebijakan Ketua Umum PWI Pusat, untuk sementara, kantor PWI Kepri di Batam. Toh, saat itu caretaker gubernur Kepri berdomisili di Batam. Karena PWI Perwakilan Batam dan Tanjungpinang dilebur jadi satu, maka kantor PWI Perwakilan Batam dijadikan kantor PWI Kepri.

 Kerepotan pertama mulai muncul. Anggota PWI Kepri otomatis bertambah. Beberapa anggota yang sudah terlanjur mengirim berkas perpanjangan atau pembuatan kartu anggota ke PWI Riau di Pekanbaru, janjinya akan diteruskan mereka, meski Kepri sudah menjadi cabang sendiri. Ternyata,setumpuk berkas itu dikembalikan lagi ke PWI Kepri. Mau tak mau, berkas tersebut diurus dan dikirim lagi ke Pekanbaru.

Untuk mengakomodir para anggota yang tersebar di beberapa pulau, maka ketua dari Batam, sekretaris dari Pinang. Dua wakil ketua di Batam dan dua lagi di Pinang. Masalah timbul lantaran Sekretaris PWI Kepri Alan Wasahlan, tak sekalipun hadir pada rapat pengurus di Batam. Jangan-jangan ia keberatan harus datang ke Batam, sehingga saya pernah menawarkan agar ongkosnya diganti. Tapi, Alan tetap tak pernah datang, sampai setahun kemudian. Bagaimana organisasi bisa jalan kalau sekretarisnya tak aktif? Sampai akhirnya, Alan Washalan digantikan Amri dalam resufle pengurus pada rapat pleno.

Alan tak pernah bertemu dengan saya sejak pengukuhan pengurus PWI Kepri. Kantor bersama organisasi wartawan yang mestinya dilaporkan dan diserahterimakan ke PWI Kepri, sampai saat ini tak jelas statusnya. Saat saya mengecek ke Tanjungpinang, kantor yang berlokasi di samping Stisipol Raja Ali Haji itu ditempati kerabat Alan sekeluarga. Tak mungkin kantor itu diambil alih karena sudah disekat-sekat untuk ditempati beberapa organisasi wartawan.

Kegiatan pertama yang diikuti oleh PWI Kepri adalah orientasi pers ke Jakarta yang diikuti 15 orang wartawan dari berbagai media, medio Desember 2004. Saya sengaja mengajak sebagian yang bukan anggota PWI tapi medianya terbit secara teratur. Kegiatan ini, menurut Kabag Humas Pemko saat itu Guntur Sakti sudah tiga kali ganti Kabag Humas tapi selalu batal. Sebabnya, mereka khawatir karena tidak semua wartawan bisa ikut. Saya meminta Guntur mengirim surat ke PWI dan PWI yang mengundang wartawan. Artinya, PWI siap jadi bumper, kalau diprotes wartawan.

Ternyata benar. Baru saja kami mendarat di bandara Soekarno Hatta, ada wartawan mingguan yang menelepon saya. Ia bilang, kenapa tak diajak dan PWI pilih kasih. Saya jelaskan, bahwa dananya terbatas dan mungkin yang lain bisa ikut dalam kegiatan berikutnya. Lalu, saya diberondong pertanyaan soal pendanaan kegiatan itu. Saya balik bertanya,’’ Anda ini mau wawancara atau menginterogasi saya? Kau punya mingguan, saya punya empat koran harian. Kau pikir saya tak berani berahadapan dengan kalian?’’ saya mulai marah.

Ia melunak. ‘’Kami kan ingin berlindung dibalik nama besar PWI,’’ katanya. Padahal, saya tidak memegang uang sepeserpun dari kegiatan itu. Saya hanya berpikiran, pejabat boleh takut sama wartawan. Saya tidak, karena saya juga wartawan.  Belakangan, saya dengar beberapa wartawan tetap ngotot dan minta jatah ke humas karena tidak diajak dalam kegiatan itu.

Pada Februari 2005, sebanyak 40 orang anggota PWI Kepri berangkat ke Pekanbaru, mengikuti Porwanas, yang sangat meriah. Saat itu, saya merasakan sesuatu yang berbeda. Jika selama ini wartawan terkotak-kotak antar media, harian dan mingguan, saat itu kami merasa sama-sama anggota PWI Kepri, yang baru pertama kali ikut acara berskala nasional. Meski tak satupun medali yang dibawa pulang, kami bangga ikut berdefile bersama PWI cabang lainnya. Apalagi, kami cabang yang paling muda. Saya juga ketua cabang termuda. Saat itu usia saya 36 tahun.

Namun, kegiatan itu membuat hubungan saya dengan Rumbadi Dale, yang saya anggap abang sendiri, retak. Pasalnya, ia pergi ke Malaysia ikut rombongan Otorita Batam dan tak ada kabar kapan kembali. Namanya saya coret dari daftar kontingen dan itu membuatnya marah. Ia mengadu kepada Ketua Umum PWI Pusat. Saya berjanji, akan menyelesaikan masalah itu, sekembali ke Batam. Sebagai yang lebih muda, saya minta maaf kalau masalah itu membuatnya tersinggung. Lalu, ia mengirim SMS ke Ketua Umum: Terima kasih ketua.  Socrates sudah meminta maaf kepada saya. Saya hanya tersenyum ketika SMS itu di forward kepada saya.

Sejak itu, masalah dana operasional dan dana kegiatan PWI Kepri, selalu menjadi masalah. Apalagi, PWI Kepri tidak sanggup lagi membayar sewa kantor di Jodoh yang Rp30 juta setahun. Kamar-kamar kos mulai kosong dan bocor disana-sini. Terpaksa, sebelum dapat kantor baru, kami membayar sewa perbulan. Belum lagi tagihan rekening listrik dan air bersih. Karena jenisnya ruko, tagihan listrik dan air ini cukup besar. Ditambah pemilik ruko sedang kesulitan keuangan sehingga ia mendesak saya membayar tagihan.

Pada bulan Mei 2005, kantor saya pindah ke Gedung Graha Pena di Batam Centre. Saya mencoba mencari ruko lain untuk kantor PWI. Tapi, sewanya mahal sekali. Paling murah di Batam Centre 12.000 Dolar Singapura. Saya lalu melirik bekas kantor Posmetro Batam yang kosong. Tapi, rasanya juga risih. Jangan-jangan, pengurus lain beranggapan saya memanfaatkan bekas kantor saya yang kosong itu. Sebab, PWI bukan milik satu media, tapi wartawan semua media. Namun, pengurus inti setuju. Lalu kami pindah ke kantor itu di Jalan Yos Sudarso Baloi Blok B2 Nomor 20. Sebab, sewanya Rp15 juta setahun dan itu separuh dari sewa kantor lama. (bersambung)

Untuk menjalin hubungan silaturahmi dengan wartawan, paling acara buka puasa yang diadakan, dengan menggelar tikar di kantor PWI Perwakilan Batam. Yang memasak makanan ibu-ibu Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) yang saat itu cukup aktif. Antara lain, istri saya Yenni Astuti, Asni istri AT Sinaga, Erni istri Depan Maju Sihite, istri Rumbadi Dale serta Umi Sulamika Rani, istrinya Wiliater Sidabutar. Karena istri saya paling muda dan harus menjadi ketua yang lebih tua, ia sengaja berbohong soal usianya. Padahal, saat itu ia masih 23 tahun!

Lantaran makin banyaknya keluhan dari masyarakat terhadap wartawan bodong, saya dan pengurus sepakat mengadakan dialog pers. Judulnya sederhana. Curhat Pengusaha dan Pejabat terhadap wartawan. Selain itu, meski tingkat perwakilan, beberapa pengurus pergi menghadiri Hari Pers Nasional (HPN) di Bali pada tahun 2003. Malah, rombongan dari Batam lebih banyak daripada pengurus PWI Cabang Riau, sehingga IKWI Batam yang tampil mewakili Riau saat ada pertandingan antara ibu-ibu wartawan.

Saya lebih dipusingkan dengan memikirkan operasional kantor PWI Perwakilan Batam. Apalagi, makin lama, jumlah wartawan yang kos makin berkurang. Ada yang menikah, ada yang sudah punya rumah sendiri. Akibatnya, pemasukan kantor berkurang. Sementara, koperasi PWI yang diidamkan, belum terbentuk. Kami pernah membuat kalender PWI untuk dijual. Tapi, hasil penjualannya entah kemana.

Saya risih meminta-minta sumbangan untuk PWI. Pernah ada pengurus yang mengusulkan agar kami mengajukan permintaan lahan untuk wartawan anggota PWI. Tapi, saya menolak mengurusnya. Saya punya pengalaman pribadi yang tidak mengenakkan soal lahan ini sehingga saya kapok berurusan soal lahan di Batam.

Saat itu,  saya sudah lima tahun di Batam, tapi rumah masih ngontrak di Baloi Centre. Suatu hari, saya bertemu Deputi Operasi Otorita Batam. Ia memperlihatkan beberapa lembar surat permintaan lahan dari beberapa wartawan, mengatasnamakan medianya.  ‘’Yang penting, ada alokasinya dan membayar UWTO,’’ katanya, saat saya bertanya, apa syaratnya orang meminta lahan. Padahal, saya sudah membuat surat setahun sebelumnya, mengajukan permohonan lahan.

Lalu, saya memberanikan diri mengajukan permohonan lahan. Saya punya tabungan untuk membayar UWTO. Ternyata, ada surat bermaterai yang harus saya teken. Isinya, siapa yang meminta lahan, harus mengosongkan rumah liar di atas lahan itu. Menurut saya, ini berbahaya karena akan muncul konflik horizontal antara masyarakat.

Masalah itu saya beritakan di koran, mewawancarai Ketua REI yang selalu berurusan dengan lahan. Dan ia mengakuinya. Meski saya sudah mengantongi izin prinsip lahan yang strategis, seminggu kemudian, lahan itu saya kembalikan! Keinginan teman-teman wartawan mendapat lahan juga dipicu oleh keberhasilan anggota PWI Riau yang mendapatkan perumahan wartawan di Pekanbaru.

Saat PWI Perwakilan Batam terbentuk, saat itu perjudian dan bisnis hiburan sedang berkibar. Ada kesepakatan yang kami buat secara tidak tertulis sesama pengurus, bahwa PWI Perwakilan Batam tidak akan berurusan dengan mafia judi. Dan selama saya menjadi Ketua, baik di Perwakilan maupun di Cabang Kepri, saya tidak pernah melanggar kesepakatan itu.

Saya malah bergaul dengan mereka setelah perjudian ditutup. Alasan lain adalah, saat itu saya bekerja di koran kriminal, yang beritanya soal kejahatan dan peristiwa berdarah-darah. Pertanyaannya, kalau saya menerima upeti dari mereka, bukankah saya akan berada dalam posisi terjepit, ketika ada keributan dan penangkapan dalam bisnis abu-abu itu? Lalu, apalagi yang bisa diberitakan?

Sudah pasti, mereka akan meminta atau bahkan memaksa, jangan beritakan yang macam-macam, karena mereka sudah memberikan jatah kepada kami. Seorang kaki tangan bos judi, menemui saya dan meminta saya membagikan jatah para pimpinan surat kabar. Saya tak berani dan menolak. Saya sering mendengar kabar, ada daftar wartawan yang menerima jatah bulanan.

Pengusaha tempat hiburan, sering berkeluh kesah kepada saya. Sudahlah tamu sepi, jatah untuk oknum aparat harus dikeluarkan. Ditambah lagi gangguan dari wartawan. Caranya beragam, tapi modusnya sama, yakni uang. Malah, ada yang datang menjual buku jurnalistik kepada seorang pengusaha karaoke, agar jangan diganggu wartawan.

Saya pernah dimintanya berfoto bersama, lalu fotonya mau digantung di dinding. Tentu saja saya menolak. ’’Biar kalau aku diganggu wartawan, aku tunjukkan bahwa kamu teman saya,’’ katanya, dengan lugu. Saya terbahak. Tapi, begitulah. Saking bingungnya menghadapi wartawan.

Seorang wartawan tua juga pernah datang marah-marah dan mengaku anggota PWI ke karaoke itu. Saya telepon wartawan itu dan bertanya, apa masalahnya. Wartawan itu bilang, dia hanya ingin happy di tempat hiburan itu. Ops! Ini masalahnya. Lalu, saya katakan kepada pengusaha karaoke itu, agar menservis wartawan tersebut. ’’Kan nggak bangkrut juga kalau membuat dia happy,’’ kata saya. Lalu, sang wartawan datang dan dilayani dengan baik. Masalahnya selesai.

Pernah ada kejadian unik. Seorang wartawan berusia sekitar 45 tahun, mengirim SMS kepada pengusaha karaoke. ’’Mukamu kulihat seperti monyet,’’ tulisnya. Tentu saja pengusaha itu marah. Padahal, ia sering juga membantu wartawan itu, dengan alasan membayar ongkos cetak korannya. Mau tak mau, saya harus mendamaikan mereka, karena saya ketua PWI.

Kadang saya berpikir, kenapa mereka yang usianya jauh di atas saya, tidak bertindak dengan bijak? Beberapa kali, ada dua wartawan yang sama-sama lebih tua dari saya, berseteru dan bermusuhan. Malah, ada yang datang mengadu sampai ke rumah saya. Paling-paling, saya hanya bisa menasehati mereka, agar masalahnya diselesaikan dengan baik.

Yang agak mengherankan saya, ada dua wartawan (keduanya kini sudah almarhum) yang selalu ikut kegiatan PWI Perwakilan Batam, padahal mereka bukan anggota PWI karena tidak lulus tes. Namanya Wilson Tampubolon yang suka naik motor besar kemana-mana dan Arwin Romeo. Malah, Pak Tampubolon, dikerjai ibu-ibu IKWI saat arisan. Ia bertanya kepada saya, kenapa namanya tak muncul menerima arisan.

Oala, ternyata namanya tak dimasukkan dalam daftar nama yang dikocok untuk menentukan pemenang arisan. ’’Biar Pak Tampu selalu datang kalau ibu-ibu IKWI arisan,’’ kata ibu-ibu istri wartawan itu sambil ketawa-ketawa. Seorang wartawan tua yang pernah bermasalah dengan imigrasi Singapura, saya coret namanya dari keanggotaan. Ia protes dan berkata,’’ kejadiannya kan tidak di Indonesia,’’ sergahnya. ’’Nah, itu yang lebih parah, bikin malu negara,’’tukas saya.

Kendati begitu, saya tetap berhubungan baik dengan wartawan-wartawan tua dan wartawan senior itu. Bagi saya, mereka tetap wartawan, meski medianya kadang terbit, kadang tidak. Jangan sentuh kebanggaan mereka sebagai wartawan, karena itu akan menyinggung harga diri mereka.

Ada wartawan yang baik, tapi bekerja di media yang tidak sehat. Namun, ada pula wartawan yang bekerja di media yang baik, tapi moralnya rusak. Ya, sama saja! Tanpa bermaksud membela wartawan yang dicap bodong, jumlahnya makin banyak karena memang Batam juga banyak pengusaha hitam, bisnis ilegal dan pejabat yang menyelewengkan kekuasaannya. Buktinya, ketika perjudian ditutup, wartawan-wartawan bodong itu sebagian besar juga menghilang bagai ditelan bumi. (bersambung)

Tanggal 20 Desember 2008, berakhir sudah masa bakti dan jabatan saya sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Kepulauan Riau. Tak terasa, sudah tujuh tahun saya menjabat ketua organisasi wartawan ini. Sejak tahun 2001 saat saya masih menjadi Redaktur Pelaksana. Inilah catatan saya tentang PWI.

 Saya mulai menjadi wartawan sejak Maret 1996 di Harian Pagi Riau Pos, Pekanbaru. Hanya dua minggu bertugas, saya ditempatkan di Desa Perawang, 60 kilometer dari Pekanbaru. Praktis, 120 kilometer saya tempuh setiap hari. Tidak ada tanda pengenal dari kantor. Saat itu, Ketua PWI Riau adalah bapak Rida K Liamsi. Saya disuruh melapor ke kantor PWI Riau, lalu mendapat selembar surat tugas, yang ditandatangani pak Rida.

             Itulah identitas pertama saya sebagai wartawan. Surat tugas yang menerangkan sebagai calon anggota PWI. Surat itu saya lipat, lalu saya simpan di dompet. Sebelum menjadi menjadi anggota PWI, rasanya gagah benar menjadi anggota organisasi wartawan itu. Surat keterangan itu berlaku tiga bulan. Sehingga, setiap tiga bulan, saya datang ke kantor PWI Riau memper-panjang surat itu.

            Sekitar empat bulan di Riau, saya dipindahkan ke Bukittinggi. Setelah tiga kali memperpanjang surat keterangan itu, saya diberitahu, ada testing pene-rimaan anggota PWI di Tanjungpinang. Maka, saya berangkat ke Tanjungpinang via Pekanbaru, lalu naik kapal ke Tanjungpinang, dan singgah sebentar di Selatpanjang. Saya bersama Lisya Anggraini dan Luna Agustin.

            Sejak itulah saya menjadi anggota PWI. Setahun tugas di Bukittinggi, pada Juni 1997, saya dipindahtugaskan lagi ke Batam. Saat itu, Kepulauan Riau masih bergabung dengan Provinsi Riau, sehingga saya masih tetap anggota PWI Riau. Namun, saat itu baru ada PWI Perwakilan Tanjungpinang. Sejak reformasi, jumlah media dan wartawan bertambah. Sehingga kehadiran PWI Perwakilan Batam, terasa mendesak.

             Namun, karena satu dan lain hal, keberadaan PWI Perwakilan Batam belum terlaksana. Akhirnya, beberapa wartawan menggagas berdirinya Batam Jurnalis Club (BJC) sebagai sebuah paguyuban wartawan. BJC menggelar seminar dan menghadirkan Sri Mulyani Indrawati yang sekarang Menteri Keuangan serta mantan Menperindag Rahardi Ramelan.

            Paguyuban wartawan yang semula dimaksudkan untuk mengisi kekoso-ngan organisasi wartawan di Batam itu, diresmikan dan memilih pengurusnya. BJC berkantor di sebuah ruko di dekat komplek Maritim Square, Jodoh dan berdiri pada tahun 1998. Saya dipercaya menjadi salah satu ketua bidangnya. Namun, entah mengapa, tak lama kemudian organisasi ini pecah.

            Tak lama kemudian, saya mendapat surat teguran dari PWI Riau karena bergabung dengan BJC. Sebab, anggota PWI tidak boleh merangkap menjadi anggota organisasi lain. Saya pun mundur dari BJC yang ternyata, memiliki ang-garan dasar dan anggaran rumah tangga sendiri. Padahal, awalnya saya mau bergabung karena direncanakan akan menjadi cikal bakal PWI Perwakilan  Batam.

            Pada tahun 1999, seiring terbitnya Harian Sijori Pos, beberapa wartawan sepakat membentuk PWI Perwakilan Batam. Terpilih menjadi ketua Mafirion dan beberapa wartawan senior menjadi pengurusnya. Antara lain, Taufik Muntasir, Rumbadi Dale dan AT Sinaga. Namun, tak lama kemudian, Mafirion pindah tugas ke Medan. Saya sendiri saat itu menjadi Wakil Sekretaris.

            Setelah itu, Taufik Muntasir yang sebelumnya menjadi Wakil Ketua I, menggantikan Mafirion, dan saya menjadi Sekretaris. Sekitar setahun, Taufik Muntasir mengundurkan diri, sehingga saya dipercaya menjadi Ketua, dalam rapat pleno yang dihadiri Ketua PWI Riau saat itu Helmi Burman. Saya menjabat sebagai ketua pada tahun 2001.

            Sejak awal, PWI Perwakilan Batam tidak punya kantor, dan menyewa sebuah ruangan di Hotel Nagoya Plasa. Uniknya, dua kali ketuanya berganti, sama-sama meninggalkan utang masing-masing Rp7 juta untuk sewa kantor. Saya yang ditugaskan mencari dana bantuan untuk membayar utang-utang tersebut.

            Saat saya menjadi ketua, tugas pertama saya adalah mencari kantor untuk sekretariat PWI Perwakilan Batam. Dengan beberapa pengurus, kami mulai menjajaki lokasi kantor. Saya tertarik pada sebuah ruko di komplek Penuin yang sangat strategis. Selain untuk kantor, sekaligus untuk kongkow wartawan, pikir saya. Apalagi, selama ini citra wartawan di Batam agak negatif dan suka nongkrong di bawah pohon kayu samping Lucky Plaza yang mereka sebut DPR (Di bawah Pohon Rindang).

            Namun, sewa ruko di Batam mahal dan sebagian dihitung dengan dolar Singapura. Apalagi, sejak dilanda krisis, satu dolar Sing yang sebelumnya setara dengan Rp1.800 per dolar, melonjak menjadi Rp4.800 lalu naik dan terus naik menjadi Rp5.600. Krisis jilid dua malah menembus angka Rp8.300 dan kini menjadi Rp7.600.

            Beruntung, saya menemukan ruko kosong tiga lantai di Kompleks Orchid Point nomor 6, bersebelahan dengan kantor Sijori Pos yang belakangan ganti nama menjadi Batam Pos. Ruko itu sewanya Rp30 juta per tahun, dan dibayar dari bantuan Otorita Batam. Ruko itu kosong, tak ada inventaris kantor yang ditinggalkan dua pengurus PWI Perwakilan sebelumnya.

            Saya tidak tahu siapa pemilik ruko itu sebenarnya. Namun, yang menge-lolanya seorang lelaki bernama Mulyadi, yang tinggal di Sei Panas. Jadilah saya menyewa ruko itu, yang dulu pernah menjadi mess pekerja. Lantai satu kosong melompong, lantai dua dan tiga ada kamar-kamar yang masih layak pakai. Darimana biaya membayar listrik, air bersih dan gaji pegawai sekretariat?

            Ruko itu lalu disulap jadi kantor dan dipasang sekat untuk ruangan ketua dan sekretaris. Lalu, PWI Perwakilan mendapat bantuan sebuah meja bundar yang cocok untuk rapat, dua buah meja kerja dan satu buah meja kantor. Lalu, saya melengkapi dengan sebuah lemari arsip dan lemari etalase. Saya mene-rima seorang gadis yang baru tamat SMA bekerja sebagai tenaga sekretariat bernama Ami.

           Hanya beberapa bulan, Ami berhenti dan mendapat pekerjaan lain. Gantinya, seorang wanita berkerudung yang abangnya bekerja sebagai wartawan. Tak lama kemudian, ia juga berhenti. Lalu, yang ketika, Marlina yang adiknya seorang wartawati. Kepadanya saya katakan, tidak ada karir bekerja di PWI. Kalau dapat pekerjaan yang lebih baik, silakan saja.

            Delapan kamar di lantai dua dan tiga, saya sewakan kepada wartawan yang masih lajang. Meski sewa kamar di Nagoya Rp250 ribu hingga Rp350 ribu, kamar di kantor PWI saya sewakan Rp100 ribu hingga Rp150 ribu saja. Alhasil, bisalah membayar air, listrik yang rata-rata Rp600 ribu per bulan serta gaji pegawai Rp750 ribu sebulan. Arifuddin Djalil yang juga tinggal di ruko itu, saya tugaskan mengutip uang kos setiap bulan.

            Pernah pula terlintas ide, sekretariat PWI bisa menjual minuman untuk wartawan yang datang ke kantor. Saya belikan kompor dan alat-alat untuk minum kopi. Namun, tak sampai sebulan, bangkrut karena banyak yang minum tak bayar. Yang jelas, kantor PWI Perwakilan Batam itu, diresmikan oleh Ismeth Abdullah yang menarik selubung plang namanya dan dihadiri beberapa pejabat dan pengusaha Batam. Selama empat tahun, kami berkantor disana. (bersambung)

Dewan Pers memberlakukan pedoman hak jawab, berdasarkan rapat pleno dewan pers tanggal 29 Oktober 2008 yang diikuti komunitas pers dan perwakilan masyarakat. Ketua Dewan Pers mengakui sulitnya merumuskan Pedoman Hak Jawab karena persoalannya kompleks. Padahal, Hak Jawab ini penting sebagai ukuran salah satu cara mengekspresikan kebebasan pers. Inilah pedoman hak jawab secara lengkap:

         Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud dari kedaulatan rakyat berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia. emerdekaan pers perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan asyarakat, bangsa, dan negara.
           Pelaksanaan kemerdekaan pers dapat diwujudkan oleh pers yang merdeka, profesional, patuh pada asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta Kode Etik Jurnalistik.
        Dalam menjalankan peran dan fungsinya, pers wajib memberi akses yang proporsional kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi memelihara kemer-dekaan pers dan menghormati Hak Jawab yang dimiliki masyarakat. Untuk
itu, Pedoman Hak Jawab ini disusun:

1. Hak Jawab adalah hak seseorang, sekelompok orang, organisasi atau
badan hukum untuk menanggapi dan menyanggah pemberitaan atau karya
jurnalistik yang melanggar Kode Etik Jurnalistik, terutama kekeliruan dan
ketidakakuratan fakta, yang merugikan nama baiknya kepada pers yang
memublikasikan.

2. Hak Jawab berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, dan
profesionalitas.

3. Pers wajib melayani setiap Hak Jawab.

4. Fungsi Hak Jawab adalah:
a. Memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat;
b. Menghargai martabat dan kehormatan orang yang merasa dirugikan akibat
pemberitaan pers;
c. Mencegah atau mengurangi munculnya kerugian yang lebih besar bagi
masyarakat dan pers;
d. Bentuk pengawasan masyarakat terhadap pers.

5. Tujuan Hak Jawab untuk:
a. Memenuhi pemberitaaan atau karya jurnalistik yang adil dan berimbang;
b. Melaksanakan tanggung jawab pers kepada masyarakat;
c. Menyelesaikan sengketa pemberitaan pers;

d. Mewujudkan iktikad baik pers.

6. Hak Jawab berisi sanggahan dan tanggapan dari pihak yang dirugikan.
7. Hak Jawab diajukan langsung kepada pers yang bersangkutan, dengan
tembusan ke Dewan Pers.

8. Dalam hal kelompok orang, organisasi atau badan hukum, Hak Jawab
diajukan oleh pihak yang berwenang dan atau sesuai statuta organisasi, atau
badan hukum bersangkutan.

9. Pengajuan Hak Jawab dilakukan secara tertulis (termasuk digital) dan
ditujukan kepada penanggung jawab pers bersangkutan atau menyampaikan
langsung kepada redaksi dengan menunjukkan identitas diri.

10. Pihak yang mengajukan Hak Jawab wajib memberitahukan informasi yang
dianggap merugikan dirinya baik bagian per bagian atau secara keseluruhan
dengan data pendukung.

11. Pelayanan Hak Jawab tidak dikenakan biaya.

12. Pers dapat menolak isi Hak Jawab jika:
a. Panjang/durasi/ jumlah karakter materi Hak Jawab melebihi pemberitaan
atau karya jurnalistik yang dipersoalkan;
b. Memuat fakta yang tidak terkait dengan pemberitaan atau karya
jurnalistik yang dipersoalkan;
c. Pemuatannya dapat menimbulkan pelanggaran hukum;
d. Bertentangan dengan kepentingan pihak ketiga yang harus dilindungi
secara hukum.

13. Hak Jawab dilakukan secara proporsional:
a. Hak Jawab atas pemberitaan atau karya jurnalistik yang keliru dan
tidak akurat dilakukan baik pada bagian per bagian atau secara keseluruhan
dari informasi yang dipermasalahkan;
b. Hak Jawab dilayani pada tempat atau program yang sama dengan
pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipermasalahkan, kecuali disepakati
lain oleh para pihak;
c. Hak Jawab dengan persetujuan para pihak dapat dilayani dalam format
ralat, wawancara, profil, features, liputan, talkshow, pesan berjalan,
komentar media siber, atau format lain tetapi bukan dalam format iklan;
d. Pelaksanaan Hak Jawab harus dilakukan dalam waktu yang secepatnya,
atau pada kesempatan pertama sesuai dengan sifat pers yang bersangkutan;

1) Untuk pers cetak wajib memuat Hak Jawab pada edisi berikutnya atau
selambat-lambatnya pada dua edisi sejak Hak Jawab dimaksud diterima redaksi.
2) Untuk pers televisi dan radio wajib memuat Hak Jawab pada program
berikutnya.
e. Pemuatan Hak Jawab dilakukan satu kali untuk setiap pemberitaaan;

f. Dalam hal terdapat kekeliruan dan ketidakakuratan fakta yang bersifat
menghakimi, fitnah dan atau bohong, pers wajib meminta maaf.

14. Pers berhak menyunting Hak Jawab sesuai dengan prinsip-prinsip
pemberitaan atau karya jurnalistik, namun tidak boleh mengubah substansi
atau makna Hak Jawab yang diajukan.

15. Tanggung jawab terhadap isi Hak Jawab ada pada penanggung jawab pers
yang memublikasikannya.

16. Hak Jawab tidak berlaku lagi jika setelah 2 (dua) bulan sejak berita
atau karya jurnalistik dipublikasikan pihak yang dirugikan tidak mengajukan
Hak Jawab, kecuali atas kesepakatan para pihak.

17. Sengketa mengenai pelaksanaan Hak Jawab diselesaikan oleh Dewan Pers.

Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers yang tidak
melayani Hak Jawab selain melanggar Kode Etik Jurnalistik juga dapat
dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp.500.000.000, 00 (Lima
ratus juta rupiah).

Jakarta, 29 Oktober 2008

”Mulai hari ini, koranku ditutup,”kata sahabat saya itu, dari Jakarta. Nadanya datar. Tak ada protes dan keluh kesah. Ia seolah menatap ”jenazah” surat kabar yang dikelolanya dan siap dikuburkan dalam-dalam.
Soal pengalaman bekerja di surat kabar, teman saya ini tak diragukan lagi. Ia malah pernah merintis beberapa surat kabar di beberapa kota. Koran yang mati di tangannya itu, juga berkembang karena gagasannya. Ia sempat keluar lalu menulis di media online. Setahun belakangan, ia ditarik kembali ke surat kabar tersebut. ”Aku kini pengangguran,”katanya.
Mengapa surat kabar mati? Penyebabnya bermacam-macam. Mulai dari kurang modal, keterbatasan SDM dan teknologi, hingga persaingan yang saling bunuh di lapangan. Banyak juga koran yang tutup akibat konflik internal pengelolanya.
Yang jelas, ketika koran mati atau berhenti terbit, nasib wartawannya pun ikut dipertaruhkan. Celakanya, tidak jarang muncul masalah soal pesangon yang tak dibayar, gaji distop yang berbuntut demo ke perusahaan surat kabar yang kolaps itu.
Ironisnya, saat pertama kali terbit, koran-koran mengumumkan dan menerima ucapan selamat, mengadakan acara launching besar-besaran. Namun, ketika tutup dan mati, kebanyakan memilih diam-diam dan tidak terbuka.
Sejak reformasi, sudah banyak koran yang mati. Begitu juga di Kepri. Koran-koran yang mati itu antara lain: Tabloid Gemuruh, Batam Ekspres, Batam Bisnis, Nona, Nagoya Post, Lantang, Koran Batam, Majalah Utama, Koran Berani, Suara Nusantara dan Media Kepri. Wartawannya pun beralih profesi. Ada yang jadi pengusaha, ada yang terjun ke politik dan hanya sebagian kecil yang meneruskan karirnya di dunia jurnalistik.

Kematian Koran di Amerika

Jumlah koran di Amerika Serikat terus menurun sejak tahun 1959. Tercatat sebanyak 300 ribu koran telah tutup sejak itu. Demikian disampaikan oleh Gene Mater, Media Consultant dari Freedom Forum.”Keuntungan dari koran itu hanya 25 persen,” kata mantan wartawan CBS ini kepada detikcom di kantor Freedom Forum, Pennsylvania Avenue, Washington DC. Mater menyebutkan bahwa telah terjadi perubahan dalam cara mengkonsumsi berita seiring dengan berubahnya kehidupan masyarakat.

“Saat ini di Amerika tercatat ada 1.437 koran harian dengan 60 persen di antaranya beroplah 50 ribu eksemplar dan semua dikelola oleh swasta. Ada 1.600 televisi dan 13 ribu stasiun radio, 6.700 majalah dan koran yang terbit mingguan dan 400 TV kabel yang berasal dari luar Amerika Serikat,”jelas wartawan yang baru saja menerima penghargaan dari pemerintah Jerman atas jasanya mendorong kebebasan pers di negara-negara baru ini.
Analisa Wally Dean, wartawan senior yang sekarang menjadi direktur online broadcast di Committee of Concerned Journalists (CCJ), juga mengatakan hal yang serupa. Dean menegaskan bahwa oplah koran memang terus menurun, dan terjadi penurunan sebesar 1 persen setiap tahunnya dalam 20 tahun terakhir ini. “Penonton berita sore menurun 50 persen dalam 30 tahun terakhir dan penonton TV yang menayangkan berita lokal menurun 20 persen, di seluruh TV lokal di Amerika dalam 20 tahun terakhir ini,” jelas Dean.
“Sekarang lebih banyak orang yang tinggal di pinggir kota, yang harus berangkat lebih awal dari rumah untuk menuju ke kantor, sehingga tak sempat lagi membaca koran pagi. Mereka pun pulang ke rumah sudah malam, dan terlalu capek untuk membaca koran atau pun untuk menonton berita malam,” katanya.
Perubahan konsumsi masyarakat akan berita pun kemudian bergerak menuju pertumbuhan media online. “Saat ini 50 persen pembaca koran beralih menjadi pembaca media online,” kata Dean.

Dia juga menjelaskan bahwa tren ini semakin meningkat dan mendukung semakin suburnya pertumbuhan media-media online, apakah itu versi online dari media cetaknya atau pun yang hanya berupa media online,” kata Dean. Pertumbuhan ini bukan hanya menyenangkan bagi Dean, tapi juga meresahkan. “Ketika 50 persen pembaca koran berpindah ke media online, tetapi hanya 8 persen pengiklan yang kemudian pindah beriklan ke media online. Mereka masih tak percaya bahwa beriklan di media online itu efektif,” jelasnya.
Karena terjadi penurunan pembaca media konvensional, Dean mencatat telah terjadi pengurangan karyawan di sejumlah perusahaan media yang menyebabkan para wartawan kehilangan pekerjaannya. Dalam rangka efisiensi, perusahaan media mengganti karyawan yang bergaji besar dengan karyawan yang bergaji

lebih rendah, atau bahkan tidak digantikan sama sekali. Juga ada beberapa pekerjaan yang bisa digantikan fungsinya oleh komputer, seperti editor bahasa dan ejaan. “Lima tahun lalu kami percaya bahwa dengan adanya media baru ini masalahnya adalah perpindahan wartawan ke media baru itu sendiri, tapi sekarang kami tak percaya itu lagi, karena yang juga harus berpindah adalah para pengiklan,” ungkapnya.

Kekhawatiran Dean sangat beralasan, karena menurutnya media online yang populer seperti huffingtonpost. com pun sampai saat ini belum bisa menghasilkan keuntungan. “Media online saat ini masih dilihat hanya sebagai investasi saja, dan selama ini mereka bisa bertahan karena merupakan subsidi silang dari unit bisnis yang lain,” jelas dia. ****

Tampil pertama kali sesuai abjad adalah Dimam Abror. Ia bicara soal kemerdekaan pers yang dipengaruhi oleh liberalisasi media. Bagaimana media memperlakukan karyawan dengan semena-mena, lantas setelah tenaga dan pikirannya tak diperlukan lagi, dengan mudah ia akan didepak.
Maklum, Dimam sebelumnya pernah menjadi pimred Jawa Pos dan kemudian menerbitkan koran sendiri Suara Indonesia dan kini menjadi pimred Surya, milik Kompas Grup. Menurut Dimam, dengan kebesaran organisasi seperti PWI yang mampu melindungi wartawan.
Ketua PWI Cabang Sumut Muchyan tak dinyana juga tampil menarik. Ia menyampaikan berbagai kritikan terhadap PWI Pusat seperti kelemahan sekretariat, pendataan serta pembelaan wartawan. Sumut merupakan daerah yang perkembangan pers daerahnya paling dinamis.
Namun, di akhir pidatonya, Muchyan menyatakan mengundurkan diri dari pencalonan Ketua Umum PWI. Saat ia menyampaikan visi misinya, puluhan wartawan dari Medan seperti menjadi suporter Muchyan. Apalagi, Kaukus Sumatera yang merupakan gabungan PWI Cabang se Sumatera seperti Aceh, Sumut, Lampung, Bangka Belitung, Jambi, Riau, Sumbar, Bengkulu, Kepulauan Riau untuk pertama kalinya, sepakat bersatu.
Calon ketiga adalah Margiono. Lelaki bertubuh gempak ini tampil mengejutkan. Dengan nada datar dan intonasi yang baik, Margiono menyampaikan visi dan misinya yang lebih banyak menekankan pada program-program kerja PWI. Yang menarik, Margiono punya gagasan sederhana dan realistis. Misalnya, membentuk new brand PWI dan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk mencari dana secara sah dan tidak bertentangan dengan martabat PWI.
Saat ia ”diserang” peserta kongres soal visi dan misinya, Margiono juga tampak tenang dan menjawab dengan cerdas. Misalnya, ditanya soal kemana saja ia lima tahun terakhir lantaran tidak aktif sebagai pengurus PWI? Dengan tangkas Margiono mengatakan, selama ini ia mengeluh kepada Tarman Azzam yang terlalu aktif sehingga ia tak sempat menjalankan tugasnya. Aplaus panjang diberikan peserta kongres kepada Margiono.
Selanjutnya, Wina Armada sebagai salah satu calon kuat, tampil. Namun, Wina ternyata tampil tak menarik. Ia bercerita bahwa dalam darahnya, mengalir darah wartawan karena kakeknya dan ayahnya seorang wartawan.
Wina juga menyatakan keheranannya soal mundurnya Muchyan dari pencalonan. Ketidak aktifan Wina disorot tajam peserta kongres dari Papua. Ia mengatakan, selama ini belum pernah berjumpa dengan Wina sebagai sekjen. Sayang, Wina menanggapinya dengan tidak simpatik.
Parni Hadi yang mengaku mencalokan diri karena diminta, tampil berapi-api. Ia mengemukakan gagasannya soal PWI yang harus tampil di dunia internasional. Dengan suara menggelegar, Parni yang pernah menjadi Sekjen PWI ini, memaparkan visi dan misinya dengan in-fokus.
Saat ditanya peserta kongres soal isu ia ikut mendirikan organisasi wartawan lain, Parni membantah. Ia tetap di PWI hanya selama ini selalu kalah bersaing dalam pemilihan ketua umum.
Wartawan memilih. Akhirnya, Margiono yang didukung Kaukus Sumatera dan Indonesia Timur serta beberapa cabang yang memiliki suara signifikan seperti Jawa Tengah dan Jawa Barat, memenangkan persaingan itu dan mengantongi 58 suara.